Politikus Demokrat Desak Kapolri Tindaklanjuti Kasus Rafael Malalangi
Jum'at, 30 Juli 2021 - 13:35 WIB
Christofel Tumalun, meminta keadilan setelah nama anaknya Rafael Malalangi yang diumumkan lulus tiba-tiba raib dari daftar siswa calon Bintara Polri 2021. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Video yang berisi curahan hati Christofel Tumalun, orang tua salah satu siswa calon Bintara Polri 2021 asal Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menjadi viral. Dia menceritakan, anaknya, Rafael Malalangi mendadak gugur sebagai calon Bintara Polri 2021.
Padahal, saat pengumuman yang disiarkan live streaming dan disaksikan seluruh masyarakat Desa Pinapalangkow, nama anaknya dinyatakan lulus. Christofel meminta keadilan dan bantuan Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan bahwa masalah ini menjadi bagian dari potret transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Polri dalam melakukan rekrutmen anggota. Karena itu, kapolri harus menindaklanjuti informasi tersebut.
"Kapolri harus segera menindak lanjuti Informasi seperti ini. Harus segera dipastikan fakta dan kebenarannya. Jika benar-benar terjadi kesalahan dan bahkan kesengajaan, tidak ada cara lain bagi kepolisian kecuali melakukan perbaikan dan menertibkan anggotanya yang terindikasi tidak profesional," kata Didik saat dihubungi, Jumat (30/7/2021).
Menurut Didik, persoalan ini cukup serius karena terkait dengan institusi Polri, ini juga menyangkut integritas institusi Polri dan kepercayaan publik.
"Juga tentang hak setiap warga negara untuk mendapat perlakukan yang sama tanpa membeda-bedakan anak siapa dan lewat jalan mana," imbuhnya.
Didik melihat, tidak bisa dinafikan bahwa di level masyarakat tertentu masih punya anggapan adanya potensi kolusi dan nepotisme dalam rekrutmen anggota kepolisian. Meskipun, ia yakin melalui reformasi kepolisian, Polri terus berbenah. Polri harus mampu meyakinkan masyarakat terkait transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian agar masyarakat tidak menjadi korban praktik-praktik penyimpangan oknum dalam setiap pelayanan Polri termasuk rekrutmen anggota kepolisian.
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini berharap, seiring transformasi Polri yang terus berjalan ini, Polri harus terus memastikan kultur anggota kepolisian dan polri ini benar-benar mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat seutuhnya. Melalui pelayanan yang semakin transparan, mudah, profesional dan akuntabel, serta penertiban setiap oknum yang ingin mengambil keuntungan dari pelayanan Polri.
"Mudah-mudahan trust publik bisa lebih diperkuat lagi. Sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi adanya subjektifitas masyarakat terhadap setiap tindakan dan keputusan Polri," harapnya.
"Idealnya kedepan Polisi harus mampu menempatkan dirinya di hati masyarakat, menjadi sahabat masyarakat, dan itu bisa terwujud jika anggota Polri mampu membangun budaya yang jujur dan dekat dalam melayani masyarakat," pungkas Didik.
Padahal, saat pengumuman yang disiarkan live streaming dan disaksikan seluruh masyarakat Desa Pinapalangkow, nama anaknya dinyatakan lulus. Christofel meminta keadilan dan bantuan Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan bahwa masalah ini menjadi bagian dari potret transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Polri dalam melakukan rekrutmen anggota. Karena itu, kapolri harus menindaklanjuti informasi tersebut.
"Kapolri harus segera menindak lanjuti Informasi seperti ini. Harus segera dipastikan fakta dan kebenarannya. Jika benar-benar terjadi kesalahan dan bahkan kesengajaan, tidak ada cara lain bagi kepolisian kecuali melakukan perbaikan dan menertibkan anggotanya yang terindikasi tidak profesional," kata Didik saat dihubungi, Jumat (30/7/2021).
Menurut Didik, persoalan ini cukup serius karena terkait dengan institusi Polri, ini juga menyangkut integritas institusi Polri dan kepercayaan publik.
"Juga tentang hak setiap warga negara untuk mendapat perlakukan yang sama tanpa membeda-bedakan anak siapa dan lewat jalan mana," imbuhnya.
Didik melihat, tidak bisa dinafikan bahwa di level masyarakat tertentu masih punya anggapan adanya potensi kolusi dan nepotisme dalam rekrutmen anggota kepolisian. Meskipun, ia yakin melalui reformasi kepolisian, Polri terus berbenah. Polri harus mampu meyakinkan masyarakat terkait transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian agar masyarakat tidak menjadi korban praktik-praktik penyimpangan oknum dalam setiap pelayanan Polri termasuk rekrutmen anggota kepolisian.
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini berharap, seiring transformasi Polri yang terus berjalan ini, Polri harus terus memastikan kultur anggota kepolisian dan polri ini benar-benar mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat seutuhnya. Melalui pelayanan yang semakin transparan, mudah, profesional dan akuntabel, serta penertiban setiap oknum yang ingin mengambil keuntungan dari pelayanan Polri.
"Mudah-mudahan trust publik bisa lebih diperkuat lagi. Sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi adanya subjektifitas masyarakat terhadap setiap tindakan dan keputusan Polri," harapnya.
"Idealnya kedepan Polisi harus mampu menempatkan dirinya di hati masyarakat, menjadi sahabat masyarakat, dan itu bisa terwujud jika anggota Polri mampu membangun budaya yang jujur dan dekat dalam melayani masyarakat," pungkas Didik.
(muh)
tulis komentar anda