DPR Minta Kemensos Benahi Data dan Mekanisme Pemberian Bansos
Kamis, 29 Juli 2021 - 13:47 WIB
"Tantangan bagi ibu Risma di Tangerang pungli uang kresek. Di Tuban juga sama dari 3 bulan dana bansos yang baru diberikan 2 bulan. Di Depok juga ada Lurah merekomendasikan pemotongan nominal bansos dari Rp 600 ribu di potong 50 ribu untuk ambulance atau kain kafan," ujar Hidayat Nur Wahid, Kamis (29/7/2021) ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia. Baca juga: Wali Kota Tangerang Marah Ada Pungli Bansos, Minta Polisi dan Kejaksaan Segera Turun
Ia menyebutkan Risma seharusnya membuat formulasi khusus dalam pemberian bansos kepada masyarakat agar menggunakan metode yang benar-benar amanah.
"Ibu menteri harus benar-benar memastikan skema pemberiannya bansos tidak bisa dilakukan korupsi. Pentingnya memastikan data yang dipergunakan untuk penyaluran dana sosial ini terverifikasi dan tervalidasi," kata Hidayat Nur Wahid.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut mengungkapkan ada sebanyak 5,9 juta data baru penerima dana bansos selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini belum dibahas dengan Komisi VIII DPR RI.
"Bagaimana validasi dan verifikasi nya. Belum ada kesepakatan terkait DTKS tersebut. Beliau pernah lapor ke KPK, 21 juta data tidak valid dan ditidurkan. Tapi belum ada disepakati dengan Komisi VIII DPR," jelasnya.
Ia menyebutkan Risma seharusnya membuat formulasi khusus dalam pemberian bansos kepada masyarakat agar menggunakan metode yang benar-benar amanah.
"Ibu menteri harus benar-benar memastikan skema pemberiannya bansos tidak bisa dilakukan korupsi. Pentingnya memastikan data yang dipergunakan untuk penyaluran dana sosial ini terverifikasi dan tervalidasi," kata Hidayat Nur Wahid.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut mengungkapkan ada sebanyak 5,9 juta data baru penerima dana bansos selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 ini belum dibahas dengan Komisi VIII DPR RI.
"Bagaimana validasi dan verifikasi nya. Belum ada kesepakatan terkait DTKS tersebut. Beliau pernah lapor ke KPK, 21 juta data tidak valid dan ditidurkan. Tapi belum ada disepakati dengan Komisi VIII DPR," jelasnya.
Lihat Juga :