Risma Sebut 8,8 Juta KK Terdampak Covid-19 Belum Menerima Bantuan Beras
Senin, 26 Juli 2021 - 18:28 WIB
Mensos Tri Rismaharini menyebut sebanyak 8,8 juta Kepala Keluarga (KK) belum menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut sebanyak 8,8 juta Kepala Keluarga (KK) belum menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram.
"Setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan keluarga BPNT jumlahnya 18.800.000 (Kepala Keluarga) itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta (KK). Artinya ada 8.800.000 keluarga yang belum menerima bantuan beras. Nah ini bulan Juli disusulkan 8.800.000 kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain yang 20 juta (KK) tadi," ucap Risma saat Live Keterangan Pers Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan terkait PPKM Level 4 (25/7/2021).
Risma mengatakan saat terjadi PPKM pemerintah menyalurkan 10 Kg beras kepada para keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). "Saat terjadi PPKM kemarin diputuskanlah penerima PKH dan BST diberikan tambahan beras masing-masing 10 Kg. Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST 10 juta totalnya 20 juta masing-masing menerima 10 Kg beras," ucap Risma.
Risma menyatakan dalam pemberlakuan PPKM pemerintah menyalurkan bantuan yang lebih besar dibandingkan saat kondisi normal. Salah satunya BST untuk membantu perekonomian keluarga miskin di masa pandemi. "Kondisi normal pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola oleh Kemensos di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung dan PKH Program Keluarga Harapan. Itu dalam kondisi normal, kemudian saat Covid maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai," ujarnya.
Risma menambahkan, jumlah bantuan yang disalurkan kepada setiap kepala keluarga penerima bantuan berbeda-beda jumlahnya. Adapun dalam satu keluarga bisa menerima 4 hingga 5 jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah. "Kalau BPNT atau Kartu Sembako itu nominalnya perkepala keluarga itu Rp200.000 kemudian untuk PKH tergantung karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya 10 juta KK namun impact daripada penerima bantuan karena satu keluarga bisa dua, tiga orang yang menerima bantuan kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA maka mereka bisa menerima 5 jenis atau 4 jenis bantuan tergantung keluarganya sehingga total yang dibantu pemerintah itu dari PKH 33 juta KK sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima karena itu menyangkut jiwa.
Risma menyebut BST yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat diberikan dalam 4 bulan kepada 10 juta keluarga penerima bantuan. Hal ini disebabkan prediksi kasus Covid-19 akan selesai di bulan April. "Kemudian Bantuan Sosial Tunai pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa Covid akan selesai di April dengan pertimbangan macam-macam termasuk vaksin maka kemudian BST yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan, nominalnya Rp300.000 per bulan," kata Risma.
Pemberian BPNT atau Kartu Sembako dan PKH disalurkan secara beriringan. Maka dari itu, sebagian besar keluarga PKH keluarga penerima bantuan PKH juga menerima bantuan BPNT dan Kartu Sembako.
"Setelah kita hitung bahwa tadi saya sampaikan keluarga BPNT jumlahnya 18.800.000 (Kepala Keluarga) itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta (KK). Artinya ada 8.800.000 keluarga yang belum menerima bantuan beras. Nah ini bulan Juli disusulkan 8.800.000 kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain yang 20 juta (KK) tadi," ucap Risma saat Live Keterangan Pers Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan terkait PPKM Level 4 (25/7/2021).
Risma mengatakan saat terjadi PPKM pemerintah menyalurkan 10 Kg beras kepada para keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). "Saat terjadi PPKM kemarin diputuskanlah penerima PKH dan BST diberikan tambahan beras masing-masing 10 Kg. Jadi kalau kita hitung keluarga penerima PKH 10 juta, kemudian BST 10 juta totalnya 20 juta masing-masing menerima 10 Kg beras," ucap Risma.
Risma menyatakan dalam pemberlakuan PPKM pemerintah menyalurkan bantuan yang lebih besar dibandingkan saat kondisi normal. Salah satunya BST untuk membantu perekonomian keluarga miskin di masa pandemi. "Kondisi normal pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola oleh Kemensos di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung dan PKH Program Keluarga Harapan. Itu dalam kondisi normal, kemudian saat Covid maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai," ujarnya.
Risma menambahkan, jumlah bantuan yang disalurkan kepada setiap kepala keluarga penerima bantuan berbeda-beda jumlahnya. Adapun dalam satu keluarga bisa menerima 4 hingga 5 jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah. "Kalau BPNT atau Kartu Sembako itu nominalnya perkepala keluarga itu Rp200.000 kemudian untuk PKH tergantung karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya 10 juta KK namun impact daripada penerima bantuan karena satu keluarga bisa dua, tiga orang yang menerima bantuan kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA maka mereka bisa menerima 5 jenis atau 4 jenis bantuan tergantung keluarganya sehingga total yang dibantu pemerintah itu dari PKH 33 juta KK sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima karena itu menyangkut jiwa.
Risma menyebut BST yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat diberikan dalam 4 bulan kepada 10 juta keluarga penerima bantuan. Hal ini disebabkan prediksi kasus Covid-19 akan selesai di bulan April. "Kemudian Bantuan Sosial Tunai pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa Covid akan selesai di April dengan pertimbangan macam-macam termasuk vaksin maka kemudian BST yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan, nominalnya Rp300.000 per bulan," kata Risma.
Pemberian BPNT atau Kartu Sembako dan PKH disalurkan secara beriringan. Maka dari itu, sebagian besar keluarga PKH keluarga penerima bantuan PKH juga menerima bantuan BPNT dan Kartu Sembako.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda