Kabar Duka, 1.241 Nakes Wafat Akibat Pandemi Corona di Indonesia
Senin, 19 Juli 2021 - 20:05 WIB
"Per 9 Juli 2021, realisasi pembayaran insentif Nakes mencapai Rp2,9 triliun yang diberikan kepada 375 ribu Nakes. Sedangkan realisasi santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar," terangnya.
Bamsoet juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar bisa bergerak cepat dalam mencairkan insentif nakes. Saat ini setidaknya ada 19 pemerintah provinsi yang dinilai lamban menyalurkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga insentif nakes, padahal dananya sudah tersedia.
"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menegur 19 pemerintah provinsi tersebut dan meminta Gubernur agar segera berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah. Jangan sampai karena kendala teknis peraturan dan birokrasi, menyebabkan pencairan insentif Nakes tertunda," tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengingatkan agar tidak ada satupun pihak yang berani memotong insentif Nakes. Karenanya, perlu pengawasan dari semua pihak agar tidak terjadi pemotongan insentif Nakes.
"Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan pemangkasan insentif Nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti melakukan pemotongan tanpa dasar hukum, oknum tersebut harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal," pungkas politikus Partai Golkar ini.
Bamsoet juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar bisa bergerak cepat dalam mencairkan insentif nakes. Saat ini setidaknya ada 19 pemerintah provinsi yang dinilai lamban menyalurkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga insentif nakes, padahal dananya sudah tersedia.
"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menegur 19 pemerintah provinsi tersebut dan meminta Gubernur agar segera berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah. Jangan sampai karena kendala teknis peraturan dan birokrasi, menyebabkan pencairan insentif Nakes tertunda," tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengingatkan agar tidak ada satupun pihak yang berani memotong insentif Nakes. Karenanya, perlu pengawasan dari semua pihak agar tidak terjadi pemotongan insentif Nakes.
"Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan pemangkasan insentif Nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti melakukan pemotongan tanpa dasar hukum, oknum tersebut harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal," pungkas politikus Partai Golkar ini.
(maf)
Lihat Juga :