Pemerintah Diyakini Mampu Kendalikan Krisis Akibat Covid-19
Senin, 19 Juli 2021 - 10:22 WIB
Suasana pusat perbelanjaan yang tutup beroperasi karena pemberlakuan PPKM darurat di kawasan PIK, Jakarta Utara. Selasa (13/7/2021). Foto/Dok SINDOnews/Yulianto
JAKARTA - Pemerintah diyakini mampu mengendalikan situasi krisis akibat pandemi Covid-19 . Sejumlah kebijakan pemerintah sudah dijalankan untuk menjaga perekonomian dan mengendalikan penyebaran virus.
"Termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat . Tentu dengan kedisiplinan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Senin (19/7/2021).
Dia melanjutkan, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunal terpenuhi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksin dengan merek apa pun, asalkan memiliki tingkat efikasi yang tinggi dan merata.
Kemudian, melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Menurut dia, saat ini hampir di semua daerah, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebaran kasus Covid-19 juga sudah merata.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan warga yang ekonominya terdampak PPKM Darurat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, PKH, BST, dan BLT Desa.
Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mengajak semua elemen bangsa bangkit bersama menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Budaya gotong royong sebagai ciri bangsa Indonesia harus selalu dipertahankan.
"Saya mengapresiasi komunitas. Ada komunitas pemuda, ibu-ibu. Mereka memerhatikan lingkungan sekitarnya. Sumbang nasi bungkus dan lain-lain," ujarnya.
Sebab, sikap masyarakat seperti itu yang negara butuhkan dalam menghadapi krisis. Masyarakat perlu mengetahui tetangganya yang sedang isolasi mandiri. Karena, masyarakat yang positif Covid-19 tidak bisa keluar rumah selama isolasi mandiri. Sementara mereka butuh makan dan obatan-obatan.
"Termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat . Tentu dengan kedisiplinan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Senin (19/7/2021).
Dia melanjutkan, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunal terpenuhi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksin dengan merek apa pun, asalkan memiliki tingkat efikasi yang tinggi dan merata.
Kemudian, melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Menurut dia, saat ini hampir di semua daerah, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebaran kasus Covid-19 juga sudah merata.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan warga yang ekonominya terdampak PPKM Darurat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, PKH, BST, dan BLT Desa.
Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mengajak semua elemen bangsa bangkit bersama menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Budaya gotong royong sebagai ciri bangsa Indonesia harus selalu dipertahankan.
"Saya mengapresiasi komunitas. Ada komunitas pemuda, ibu-ibu. Mereka memerhatikan lingkungan sekitarnya. Sumbang nasi bungkus dan lain-lain," ujarnya.
Sebab, sikap masyarakat seperti itu yang negara butuhkan dalam menghadapi krisis. Masyarakat perlu mengetahui tetangganya yang sedang isolasi mandiri. Karena, masyarakat yang positif Covid-19 tidak bisa keluar rumah selama isolasi mandiri. Sementara mereka butuh makan dan obatan-obatan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda