Soal Komersialisasi Vaksin, Komisi IX DPR Akan Cecar Menkes dalam Raker Hari Ini
Selasa, 13 Juli 2021 - 07:50 WIB
Legislator Dapil Depok-Bekasi ini mengaku bahwa jelas Komisi IX DPR kecolongan dengan Permenkes ini karena tidak pernah dijelaskan ataupun disinggung oleh Menkes. Sementara, masalah pemerataan vaksin ini yang sudah lengkap atau terima 2 dosis baru 15 juta orang, sementara 38 juta baru dosis tahap pertama.
Menurut Intan, masih ada banyak banyak hal yang bisa diberdayakan. Bukan dengan cara menjual ke rakyat. Apalagi rasanya, tidak ada negara manapun yang melakukan vaksinasi berbayar.
"Bahkan Amerika sekalipun yang liberal. Mereka kan negara liberal mereka menggratiskan kok semuanya nggak ada berbayar. Malah orang asing yang datang ke negaranya pun mereka vaksin. Karena tujuannya itu herd immunity dalam rangka pandemi dan itu yang harus menjadi acuan," tukasnya.
"Ini kan kondisi darurat kesehatan, kecuali vaksinasi kain sudah pengulangan dan sudah berjalan, ini kan dalam rangka herd immunity, supaya sehat, tujuannya itu," pungkas Ketua Umum PUAN ini.
Menurut Intan, masih ada banyak banyak hal yang bisa diberdayakan. Bukan dengan cara menjual ke rakyat. Apalagi rasanya, tidak ada negara manapun yang melakukan vaksinasi berbayar.
"Bahkan Amerika sekalipun yang liberal. Mereka kan negara liberal mereka menggratiskan kok semuanya nggak ada berbayar. Malah orang asing yang datang ke negaranya pun mereka vaksin. Karena tujuannya itu herd immunity dalam rangka pandemi dan itu yang harus menjadi acuan," tukasnya.
"Ini kan kondisi darurat kesehatan, kecuali vaksinasi kain sudah pengulangan dan sudah berjalan, ini kan dalam rangka herd immunity, supaya sehat, tujuannya itu," pungkas Ketua Umum PUAN ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda