DPR Sebut Vaksin Berbayar Bisa Dimaknai Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai layanan vaksinasi berbayar bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat. Karena itu, Darul Siska tidak setuju dengan layanan vaksinasi berbayar itu.

"Karena ini meragukan niat dan kebijakan pemerintah (Presiden Jokowi) yang sudah menggratiskan vaksin bagi masyarakat, malahan kebijakan vaksin berbayar untuk pribadi bisa dimaknai bahwa pemerintah berbisnis dengan rakyat," kata Darul Siska kepada SINDOnews, Senin (12/7/2021).



Selain itu, Darul menilai vaksin berbayar tidak menjamin tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Menurut dia, pencapaian target herd immunity bisa dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksinasi.

Baca juga: Kimia Farma Umumkan Vaksinasi Berbayar Ditunda