BPK Temukan 16 Masalah Program Bela Negara
Senin, 12 Juli 2021 - 04:26 WIB
"Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan PKBN TA 2015-semester I 2019 tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tulis BPK dalam dokumen IHPS II 2020, sebagaimana dikutip KORAN SINDO, di Jakarta, Senin (12/7/2021).
BPK menemukan ada 16 permasalahan yang dirumuskan menjadi tiga permasalahan signifikan. Pertama, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 belum mengatur definisi kader bela negara dan kemampuan awal bela negara serta jenis pendidikan secara jelas. Selain itu, pelaksanaan Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 belum memadai. Antara lain mencakup empat hal. Satu, Kemhan belum membangun kesepahaman antar-kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya dalam membentuk karakter bangsa melalui penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi. Dua, standar dan prosedur penyelenggaraan PKBN belum disusun. Baca juga: Breaking News: Bupati Bekasi Meninggal Dunia Terpapar COVID-19
Tiga, jumlah kader bela negara belum mencapai sasaran operasionalisasi PKBN pada lima tahun pertama (2015-2019) yaitu 40 % dari jumlah penduduk dan tidak seluruhnya memiliki database yang lengkap. Empat, kegiatan pembentukan kader bela negara Direktorat Bela Negara tidak mengacu pada Permenhan Nomor 32 Tahun 2016. "Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan PKBN di antara satker kementerian/lembaga penyelenggara PKBN dan kualitas kader bela negara hasil kegiatan PKBN tidak terstandarisasi," ungkap BPK.
Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaran PKBN dan peraturan presiden mengenai kebijakan PKBN.
BPK menemukan ada 16 permasalahan yang dirumuskan menjadi tiga permasalahan signifikan. Pertama, Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 belum mengatur definisi kader bela negara dan kemampuan awal bela negara serta jenis pendidikan secara jelas. Selain itu, pelaksanaan Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 belum memadai. Antara lain mencakup empat hal. Satu, Kemhan belum membangun kesepahaman antar-kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya dalam membentuk karakter bangsa melalui penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi. Dua, standar dan prosedur penyelenggaraan PKBN belum disusun. Baca juga: Breaking News: Bupati Bekasi Meninggal Dunia Terpapar COVID-19
Tiga, jumlah kader bela negara belum mencapai sasaran operasionalisasi PKBN pada lima tahun pertama (2015-2019) yaitu 40 % dari jumlah penduduk dan tidak seluruhnya memiliki database yang lengkap. Empat, kegiatan pembentukan kader bela negara Direktorat Bela Negara tidak mengacu pada Permenhan Nomor 32 Tahun 2016. "Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan PKBN di antara satker kementerian/lembaga penyelenggara PKBN dan kualitas kader bela negara hasil kegiatan PKBN tidak terstandarisasi," ungkap BPK.
Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaran PKBN dan peraturan presiden mengenai kebijakan PKBN.
Lihat Juga :