Langkah Moeldoko Terkait Demokrat Dinilai Tak Ada Hubungan dengan KSP

JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas merespons soal langkah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang tetap melanjutkan perjuangan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



Fernando mengatakan, tak ada yang salah dengan keputusan Moeldoko dan Demokrat versi KLB. Moeldoko bahkan punya dua hak yang membuat langkahnya kuat di PTUN.

"Moeldoko bahkan punya 2 hak yang membuat langkahnya kuat di PTUN, yaitu Hak politik dan hak hukum sehingga sah-sah saja menggugat ke PTUN," ujarnya.

"Sebab, selama itu masih sesuai konstitusi, apa yang dilakukan Moeldoko boleh dilakukan," tambahnya.