Jika Terapkan PPKM Darurat, Epidemiolog Imbau Pemerintah Perhatikan Hal Ini
Kamis, 01 Juli 2021 - 05:06 WIB
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengimbau kepada pemerintah agar memerhatikan beberapa hal ketika menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Foto/Okezone
JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali untuk menangani lonjakan COVID-19 atau virus Corona.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengimbau kepada pemerintah agar memerhatikan beberapa hal ketika menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya ada pelayanan fasilitas kesehatan.
"Selama PPKM darurat konsentrasi utama harus fokus pada perbaikan kualitas pelayanan, kurangi beban di layanan, sistem rujukan diperbaiki rumah sakit darurat ini ada di dukung," ujara Dicky saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, kata Dicky, pemerintah juga harus memperhatikan win-win solution soal perekonomian masyarakat. Khususnya bagi warga yang berada di kelas bawah.
"Yang harus dilakukan pemerintah menjamin ekonomi bawah supaya dalam situasi seperti ini misalnya bekerja restoran boleh tapi hanya take away dan hal lain tetap dijamin," jelas Dicky.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bakal mengaktifkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali untuk menangani lonjakan COVID-19 atau virus Corona.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat ini hal itu sedang digodok oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengimbau kepada pemerintah agar memerhatikan beberapa hal ketika menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya ada pelayanan fasilitas kesehatan.
"Selama PPKM darurat konsentrasi utama harus fokus pada perbaikan kualitas pelayanan, kurangi beban di layanan, sistem rujukan diperbaiki rumah sakit darurat ini ada di dukung," ujara Dicky saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, kata Dicky, pemerintah juga harus memperhatikan win-win solution soal perekonomian masyarakat. Khususnya bagi warga yang berada di kelas bawah.
"Yang harus dilakukan pemerintah menjamin ekonomi bawah supaya dalam situasi seperti ini misalnya bekerja restoran boleh tapi hanya take away dan hal lain tetap dijamin," jelas Dicky.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bakal mengaktifkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali untuk menangani lonjakan COVID-19 atau virus Corona.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat ini hal itu sedang digodok oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lihat Juga: Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
(kri)
tulis komentar anda