Peserta SLISN Lemhannas RI PPRA LXII Kunjungi KEK Mandalika NTB
Selasa, 22 Juni 2021 - 22:38 WIB
Baca juga: Pembebasan Lahan Belum Tuntas Hambat Pengembangan KEK Mandalika
"Laksamana Muda TNI Suratno pun berharap dengan adanya forum diskusi tersebut bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat NTB, terutama terkait dalam pembangunan mega proyek pariwisata di Mandalika itu.
“Jika ada masalah dalam pembangunan KEK Mandalika tersebut, cobalah untuk mendiskusikanya di forum ini sehingga muncul titik temu yang diharapkan bisa menjadi suatu jalan keluar, atau solusi terkait permasalahan tersebut,” tuturnya.
Suratno mengatakanm permasalahan sengketa tanah warga sekitar KEK Mandalika sebenarnya sudah selesai dan sudah dalam proses pencairan. Beberapa tanah milik warga juga diselesaikan dengan tahap konsinyasi dananya sudah dititipkan di pengadilan setempat.
"Tetapi ada juga beberapa permasalahan lain yang kami temukan, seperti kurangnya harmonisasi antara ITDC dengan Lembaga DPRD Provinsi NTB. ITDC dinilai oleh pihak Lembaga DPRD Provinsi NTB tidak transparan terkait pembangunan proyek tersebut," tuturnya.
Oleh karena itu, Suratno berharap dengan adanya diskusi yang melibatkan stakeholder terkait dalam pembangunan KEK Mandalika ini, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini dan bisa menemukan titik temu, sehingga tidak akan terulang kembali dengan kejadian yang sama di kemudian hari.
"Laksamana Muda TNI Suratno pun berharap dengan adanya forum diskusi tersebut bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat NTB, terutama terkait dalam pembangunan mega proyek pariwisata di Mandalika itu.
“Jika ada masalah dalam pembangunan KEK Mandalika tersebut, cobalah untuk mendiskusikanya di forum ini sehingga muncul titik temu yang diharapkan bisa menjadi suatu jalan keluar, atau solusi terkait permasalahan tersebut,” tuturnya.
Suratno mengatakanm permasalahan sengketa tanah warga sekitar KEK Mandalika sebenarnya sudah selesai dan sudah dalam proses pencairan. Beberapa tanah milik warga juga diselesaikan dengan tahap konsinyasi dananya sudah dititipkan di pengadilan setempat.
"Tetapi ada juga beberapa permasalahan lain yang kami temukan, seperti kurangnya harmonisasi antara ITDC dengan Lembaga DPRD Provinsi NTB. ITDC dinilai oleh pihak Lembaga DPRD Provinsi NTB tidak transparan terkait pembangunan proyek tersebut," tuturnya.
Oleh karena itu, Suratno berharap dengan adanya diskusi yang melibatkan stakeholder terkait dalam pembangunan KEK Mandalika ini, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini dan bisa menemukan titik temu, sehingga tidak akan terulang kembali dengan kejadian yang sama di kemudian hari.
Lihat Juga :