Tingkatkan Disiplin Prokes, TNI-Polri Perlu Galakkan Kembali Operasi Yustisi
Selasa, 22 Juni 2021 - 21:45 WIB
Petugas gabungan menggelar operasi yustisi dan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) di wilayah RW 5 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/2/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/AHMAD ANTONI
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Satgas Penanganan Covid-19 untuk fokus mendisiplinkan protokol kesehatan (prokes) 3M, di tengah lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah.
"Mendukung Presiden dan meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19, TNI dan Polri bekerja sama dengan Satgas Covid-19 di RT/RW untuk segera menindaklanjuti instruksi presiden tersebut dengan meningkatkan pengawasan dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi serta edukasi prokes kepada individu, komunitas, instansi dan masyarakat, mulai dari memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan mencuci tangan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Mantan Ketua DPR ini juga meminta TNI-Polri agar terus bersiaga melakukan pendampingan di posko Covid-19 di berbagai daerah, serta melakukan operasi yustisi dalam rangka menegakkan disiplin prokes. "Serta penebalan personel, khususnya pada daerah zona merah dan oranye untuk pelaksanaan kegiatan operasi yustisi dalam rangka penegakan disiplin prokes," kata Bamsoet.
Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Pendisiplinan Protokol Kesehatan
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah dan aparat untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan, melalui pendekatan humanis tapi tegas dalam penegakan prokes di lapangan, di samping terus berupaya mengendalikan mobilitas masyarakat khususnya di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.
Terkait terus bertambahnya tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19, Bamsoet meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis, dengan program yang berkenaan dengan peningkatan perlindungan nakes. Pasalnya, kenaikan yang terpapar ini membuat beban nakes makin berat, mengingat kondisi pandemi yang semakin memburuk.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, pemerintah pusat dan pemda juga perlu segera mengambil kebijakan emergency dengan saling membahu melakukan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga sebagai langkah pengendalian lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing, disamping mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan.
Baca juga: Pimpin Apel Pendisiplinan PPKM, Anies: Ini Penanganan Pandemi Baru
"Mendukung Presiden dan meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19, TNI dan Polri bekerja sama dengan Satgas Covid-19 di RT/RW untuk segera menindaklanjuti instruksi presiden tersebut dengan meningkatkan pengawasan dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi serta edukasi prokes kepada individu, komunitas, instansi dan masyarakat, mulai dari memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan mencuci tangan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Mantan Ketua DPR ini juga meminta TNI-Polri agar terus bersiaga melakukan pendampingan di posko Covid-19 di berbagai daerah, serta melakukan operasi yustisi dalam rangka menegakkan disiplin prokes. "Serta penebalan personel, khususnya pada daerah zona merah dan oranye untuk pelaksanaan kegiatan operasi yustisi dalam rangka penegakan disiplin prokes," kata Bamsoet.
Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Pendisiplinan Protokol Kesehatan
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah dan aparat untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan, melalui pendekatan humanis tapi tegas dalam penegakan prokes di lapangan, di samping terus berupaya mengendalikan mobilitas masyarakat khususnya di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.
Terkait terus bertambahnya tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19, Bamsoet meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis, dengan program yang berkenaan dengan peningkatan perlindungan nakes. Pasalnya, kenaikan yang terpapar ini membuat beban nakes makin berat, mengingat kondisi pandemi yang semakin memburuk.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, pemerintah pusat dan pemda juga perlu segera mengambil kebijakan emergency dengan saling membahu melakukan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga sebagai langkah pengendalian lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing, disamping mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan.
Baca juga: Pimpin Apel Pendisiplinan PPKM, Anies: Ini Penanganan Pandemi Baru
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda