Polri Ajak Mahasiswa dan Pemuda Bantu Selesaikan Masalah Papua
Selasa, 22 Juni 2021 - 19:54 WIB
Kabaintelkam Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menjadi keynote speakers di acara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI), Selasa (22/6/2021). Dok Humas Polri
JAKARTA - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI), Selasa (22/6/2021).
Dalam seminar tersebut, Kepal Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara atau keynote speakers. Adapun seminar diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.
Baca Juga:Papua Pintar sampai Papua Bangga: 7 Program untuk Bumi Cendrawasih
Menurut Paulus, Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Indonesia. Dikatakannya, sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas. Ditambah akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.
“Terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme,” kata Paulus.
Dalam seminar tersebut, Kepal Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara atau keynote speakers. Adapun seminar diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.
Baca Juga:Papua Pintar sampai Papua Bangga: 7 Program untuk Bumi Cendrawasih
Menurut Paulus, Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Indonesia. Dikatakannya, sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas. Ditambah akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.
“Terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme,” kata Paulus.