Opsi Lockdown DKI dan Sekitarnya, DPR: Perlu Pembahasan Mendalam

Mengenai fasilitas publik dan transportasi publik, Ketua DPP Partai Golkar ini melihat, bahwa fasilitas publik perlu dibatasi secara ketat dalam situasi dan kondisi saat ini, guna mengurangi keramaian dan berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama di suatu tempat. "Pertemuan dan acara dalam bentuk daring diutamakan daripada tatap muka," ujar Melki.

Selain itu, legislator Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini juga mengingatkan kembali pentingnya memperbanyak testing dan tracing, sehingga peta sebaran Covid-19 tergambar. Kapasitas RT/RW, desa, dusun atau kelurahan juga perlu diperketat dalam melakukan testing, tracing dan isolasi mandiri untuk masyarakat terkonfirmasi positif kategori ringan atau OTG. Baca juga: Vaksin Teruji Mampu Beri Perlindungan Terhadap Varian Baru

Serta, sambung dia, memperkuat konsolidasi tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik), RS rujukan Covid maupun tempat isolasi terpusat di level kecamatan atau kabupaten dalam berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menangani lonjakan kasus di masing-masing daerah.

"Antardaerah atau antar RS perlu saling dukung bersama asosiasi kesehatan setempat juga sekolah kesehatan untuk siapkan tenaga pendukung apabila ada daerah tertentu yang kategori merah atau bahkan hitam, karena kasusnya melonjak tinggi," pungkasnya.