Komite IV DPD RI Dorong Stakeholder di Kota Baubau Berkontribusi dalam Pemberdayaan Ultra Mikro
Selasa, 08 Juni 2021 - 12:02 WIB
Komite IV Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia mendorong seluruh stakeholder yang ada untuk berkontribusi secara maksimal di dalam pemberdayaan UMi
BAUBAU - Komite IV Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong seluruh stakeholder yang ada untuk berkontribusi secara maksimal di dalam pemberdayaan Ultra Mikro (UMi) agar pelaku usaha ultra mikro bangkit kembali dan bisa naik kelas.
Demikian diungkapkan saat Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (7/6/2021).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan pembiayaan ultra mikro 2021 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Rombongan Komite IV DPD RI dipimpin oleh Ketua Komite IV Sukiryanto didampingi Wakil Ketua Komite IV Elviana, para Anggota Komite IV DPD RI, dan dihadiri pula oleh Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse.
“Satu tahun terakhir ini, keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Covid-19. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada untuk memberikan kontribusinya secara maksimal di dalam pemberdayaan UMi agar pelaku usaha ultra mikro bangkit kembali dan bisa naik kelas, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di daerah,” katanya.
Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi lembaga-lembaga keuangan seperti PT PNM dan PT Pegadaian yang telah membantu pelaku usaha mikro di Baubau yang selama ini kesulitan untuk dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan. “Berkat bantuan pembiayaan ini, UMKM di Baubau mengalami kemajuan yang cukup progresif,” ujarnya.
Hal ini disampaikan juga oleh Mulyanti, salah satu pelaku usaha mikro di Baubau. Dia sangat berterima kasih sekali atas bantuan dari Pemerintah berupa BPUM sebesar Rp2,4 juta serta kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar.
Pada saat yang sama Ajiep Padindang, senator asal Sulawesi Selatan, menyoroti tentang pendataan masyarakat yang memperoleh bantuan. “Ini terdapat pelaku usaha mikro yang mendapat BPUM dan juga fasilitas dari PNM, akibatnya mendapat bantuan double, bagaimana pendataan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di sini,” ujarnya.
Sedangkan Ajbar, senator asal Sulawesi Barat mempertanyakan mengenai indikator keberhasilan kinerja PT PNM dan PT Pegadaian. “Apa yang menjadi indikator bagi PNM dan Pegadaian bahwa programnya berhasil, apakah naiknya laba perusahaan atau banyaknya masyarakat yang terbantu, mohon teman-teman di BUMN agar melakukan evaluasi terkait hal ini,” katanya.
Demikian diungkapkan saat Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (7/6/2021).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan pembiayaan ultra mikro 2021 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Rombongan Komite IV DPD RI dipimpin oleh Ketua Komite IV Sukiryanto didampingi Wakil Ketua Komite IV Elviana, para Anggota Komite IV DPD RI, dan dihadiri pula oleh Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse.
“Satu tahun terakhir ini, keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Covid-19. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada untuk memberikan kontribusinya secara maksimal di dalam pemberdayaan UMi agar pelaku usaha ultra mikro bangkit kembali dan bisa naik kelas, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di daerah,” katanya.
Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi lembaga-lembaga keuangan seperti PT PNM dan PT Pegadaian yang telah membantu pelaku usaha mikro di Baubau yang selama ini kesulitan untuk dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan. “Berkat bantuan pembiayaan ini, UMKM di Baubau mengalami kemajuan yang cukup progresif,” ujarnya.
Hal ini disampaikan juga oleh Mulyanti, salah satu pelaku usaha mikro di Baubau. Dia sangat berterima kasih sekali atas bantuan dari Pemerintah berupa BPUM sebesar Rp2,4 juta serta kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar.
Pada saat yang sama Ajiep Padindang, senator asal Sulawesi Selatan, menyoroti tentang pendataan masyarakat yang memperoleh bantuan. “Ini terdapat pelaku usaha mikro yang mendapat BPUM dan juga fasilitas dari PNM, akibatnya mendapat bantuan double, bagaimana pendataan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di sini,” ujarnya.
Sedangkan Ajbar, senator asal Sulawesi Barat mempertanyakan mengenai indikator keberhasilan kinerja PT PNM dan PT Pegadaian. “Apa yang menjadi indikator bagi PNM dan Pegadaian bahwa programnya berhasil, apakah naiknya laba perusahaan atau banyaknya masyarakat yang terbantu, mohon teman-teman di BUMN agar melakukan evaluasi terkait hal ini,” katanya.
tulis komentar anda