Kemenkumham Minta Anggaran Rp55 Miliar untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Senin, 07 Juni 2021 - 20:47 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kemenkumham Senin (7/6/2021) siang di Gedung DPR RI, Jakarta. FOTO/SINDOnews/RAKA DWI NOVIANTO
JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) mengajukan anggaran sekitar Rp55 miliar untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kemenkumham Senin (7/6/2021) siang di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat kerja ini membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022.
"Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi," kata Eddy.
Baca juga: Masyarakat Kurang Mampu di Makassar Difasilitasi Bantuan Hukum
Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.
Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. Ia menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?," tanyanya.
Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. "Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya," ucap Rano.
Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kemenkumham Senin (7/6/2021) siang di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat kerja ini membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022.
"Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi," kata Eddy.
Baca juga: Masyarakat Kurang Mampu di Makassar Difasilitasi Bantuan Hukum
Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.
Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman dari Fraksi Demokrat. Ia menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?," tanyanya.
Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. "Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya," ucap Rano.
Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda