PDIP Ogah Koalisi dengan Demokrat, Pengamat Duga karena Dendam Politik
Rabu, 02 Juni 2021 - 08:27 WIB
Lebih lanjut Umam menilai, dahulu PDIP mengkritik keras Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan bansos sebagai strategi pemenangan jelang Pilpres 2009. Faktanya, kata Umam, ekonomi Indonesia saat itu terdampak oleh melambungnya harga minyak dunia yang tembus US$ 145 per barrel dan juga efek krisis keuangan global 2008 yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Jadi, lanjut dia, wajar program bansos saat itu digunakan oleh negara untuk menjaga daya beli rakyat, agar konsumsi rumah tangga sebagai komponen pertumbuhan ekonomi negara tidak hancur. Menurut dia, faktanya, sekarang saat ekonomi Indonesia terdampak pandemi, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP juga menggunakan pendekatan bansos.
Baca juga: Duet Puan-Anies di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Kenapa?
Presiden Jokowi, katanya, menggunakan pendekatan bansos karena untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi yang telah memunculkan kontraksi ekonomi setahun terakhir, menciptakan gelombang pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan juga hancurnya likuiditas perusahaan dan BUMN, terlebih di sektor infrastruktur akibat investasi yang eksesif di periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Jadi, argumen Hasto sebenarnya tidak berdasar. Hasto hanya ingin membangun front politik untuk menghindari koalisi dengan Demokrat karena alasan emosional masa lalu. Kalau ingin berdemokrasi secara matang, sikap-sikap "baper" masa lalu itu sebaiknya dihindari," ungkap dia.
Jadi, lanjut dia, wajar program bansos saat itu digunakan oleh negara untuk menjaga daya beli rakyat, agar konsumsi rumah tangga sebagai komponen pertumbuhan ekonomi negara tidak hancur. Menurut dia, faktanya, sekarang saat ekonomi Indonesia terdampak pandemi, Presiden Jokowi yang juga kader PDIP juga menggunakan pendekatan bansos.
Baca juga: Duet Puan-Anies di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Kenapa?
Presiden Jokowi, katanya, menggunakan pendekatan bansos karena untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi yang telah memunculkan kontraksi ekonomi setahun terakhir, menciptakan gelombang pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan juga hancurnya likuiditas perusahaan dan BUMN, terlebih di sektor infrastruktur akibat investasi yang eksesif di periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Jadi, argumen Hasto sebenarnya tidak berdasar. Hasto hanya ingin membangun front politik untuk menghindari koalisi dengan Demokrat karena alasan emosional masa lalu. Kalau ingin berdemokrasi secara matang, sikap-sikap "baper" masa lalu itu sebaiknya dihindari," ungkap dia.
Lihat Juga :