Sudirman Said: Penguatan Alutsista Dibutuhkan tapi Harus Transparan dan Prudent

Sudirman menyatakan upaya memperkuat alutsista memang harus dilakukan terlebih setelah kejadian KRI Nanggala 402. Sebenarnya, imbuhnya, upaya penguatan alutsista terus-menerus dilakukan pada setiap periode pemerintahan. Namun, persoalan klasik yang sampai hari ini belum terpecahkan ialah keterbatasan anggaran dibandingkan kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan minimal yang pokok saja (Minimum Essential Force/MEF), kata dia, Kementerian Pertahanan masih kesulitan.

"Tentu musibah KRI Nanggala 402 memberi dorongan semangat untuk me-review keadaan alutsista kita. Yang tidak boleh adalah berbelanja secara besar-besaran, dalam waktu sesingkat-singkatnya, apalagi bila dananya utang. Belanja besar dalam waktu singkat akan memberi peluang berkurangnya prudent practice dalam manajemen pengadaan," ucap Ketua Institut Harkat Negeri itu.

Baca juga: Menhan Prabowo Dikabarkan Akan Borong Alutsista Rp1.760 Triliun



Sudirman meyampaikan anggaran sebesar itu harus mendapat pengawasan yang ekstra ketat. Pasalnya, pengadaan alutsista berbeda dengan jenis pengadaan lain. Alutsista tidak memiliki patokan harga pasar yang bisa diawasi publik.

"Harga senjata dan alat-alat untuk pertahanan tidak seperti harga beras atau gula untuk bansos. Beras dan gula ada patokan harga pasar yang bisa dilihat oleh publik. Sementara harga alutsista tidak ada patokan dan spesifikasinya tidak dipahami masyarakat luas," ucapnya.

"Kalau beras dan gula bansos yang harga dan kualitasnya dimengerti publik saja dikorupsi, bagaimana dengan alat-alat pertahanan. Apalagi sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada akses memeriksa pengadaan alutsista," imbuhnya.