Abdul Muti Sebut Presiden Tidak Bisa Intervensi KPK

“Ini menjadi satu pertanda positif bahwa presiden tidak bisa mengintevensi lembaga negara. walaupun ini perlawanan dan seterusnya, kalau presiden punya posisi kepala negara bisa mengintevensi lembaga, malah lembaga kita akan kembali seperti masa lalu,” katanya dikutip dalam wawancara dengan media elektronik, Senin (31/5/2021).

Dia mengharapkan, jangan sampai TWK ini hanya menjadi formalitas semata. Namun, tes ini harus menjadi indikator untuk memastikan apakah seorang pegawai layak untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Kalau dulu tes pegawai, lulus tidaknya bukan dari kemampuan mereka menjawab soalnya, tapi bagaimana koneksi atau titip-titip. Sehingga tes itu formalitas, sesungguhnya orang dinyatakan lulus tidak lulus sudah diketahui sebelum tes dilakukan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengungkapkan, ada tiga upaya yang dapat dilakukan agar KPK tetap berada pada tugas, pokok dan fungsinya. Pertama adalah bagaimana masyarakat terus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja KPK. Kemudian, dia melanjutkan, DPR harus menjalankan fungsinya untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja KPK. Sebab, pimpinan KPK diseleksi dan diputuskan oleh DPR. “Ketiga harus ada penegakan hukum. Ini menjadi persoalan, beberapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK kan belum diproses sampai sekarang. Karena ada perbuatannya terancam hukuman mati malahan sekarang kasusnya seperti mati suri,” tutupnya.