Pemerintah Diminta Libatkan HIPKA dalam Program UMKM Naik Kelas
Minggu, 30 Mei 2021 - 13:49 WIB
Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (29/5/2021). FOTO/IST
JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) Ato' Ismail, mendorong pemerintah melibatkan pengusaha HIPKA dalam program Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) naik kelas .
Ia menyampaikan itu usai acara Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid, Sabtu (29/5/2021). Hal ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II yang dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai corona.
Ato', panggilan akrab Ketua BPP HIPKA ini, juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan. Dan untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM.
Baca juga: UMKM Naik Kelas via Ekonomi Digital
Pelibatan pengusaha UMKM dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab, ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA Tubagus Farich Nahril mengatakan UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Menurutnya, dalam masa pandemi corona aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum ada obatnya.
Pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM.
"Akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM," ujar Tubagus, sapaan akrab Ketum BPP HIPKA ini.
Ia menyampaikan itu usai acara Rakernas HIPKA II di Hotel Sahid, Sabtu (29/5/2021). Hal ini merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rakernas HIPKA II yang dikeluarkan dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM setelah dihantam badai corona.
Ato', panggilan akrab Ketua BPP HIPKA ini, juga mengharapkan produksi sandang, pangan dan papan diprioritaskan. Dan untuk produksi itu semua, pemerintah diharapkan melibatkan pengusaha UMKM.
Baca juga: UMKM Naik Kelas via Ekonomi Digital
Pelibatan pengusaha UMKM dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab, ada 64 juta UMKM di Indonesia yang memberi 60% PDB Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BPP HIPKA Tubagus Farich Nahril mengatakan UMKM paling merasakan dampak Covid-19. Menurutnya, dalam masa pandemi corona aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus corona yang belum ada obatnya.
Pembatasan ruang gerak masyarakat sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Pengaruhnya paling dirasakan oleh sektor UMKM.
"Akibat pandemi (corona), penurunan permintaan menjadi awal dari goncangan ekonomi UMKM," ujar Tubagus, sapaan akrab Ketum BPP HIPKA ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda