Legislator PDIP: Pengadaan Alutsista Baru Wacana, di mana Kerugian Negaranya?
Sabtu, 29 Mei 2021 - 17:32 WIB
"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tuturnya.
Kendati demikian, dia mendukung penuh modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, hampir semua alutsista milik Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Dia melanjutkan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tidak layak pakai. "Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," katanya.
Baca juga: Connie Diminta Buka Dugaan Mafia Alutsista Mr M Lewat Partainya di DPR
Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Kendati demikian, dia mendukung penuh modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, hampir semua alutsista milik Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Dia melanjutkan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tidak layak pakai. "Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," katanya.
Baca juga: Connie Diminta Buka Dugaan Mafia Alutsista Mr M Lewat Partainya di DPR
Diketahui, Kemenhan dalam meremajakan alutsista mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
Lihat Juga :