Penyaluran Sembako ke Warga Terdampak COVID-19 Perlu Diawasi
Senin, 20 April 2020 - 10:54 WIB
Politikus Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menilai penyaluran bantuan paket sembako langsung dari pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 atau virus Corona perlu diawasi. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
JAKARTA - Penyaluran bantuan paket sembako langsung dari pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 atau virus Corona dinilai perlu diawasi. Pasalnya, distribusi bantuan itu masih belum merata.
"Menurut saya, penyaluran bantuan sembako perlu diawasi, agar tepat sasaran, karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan haknya," ujar Politikus Partai Gerindra, Kawendra Lukistian kepada SINDOnews, Senin (20/4/2020).
Namun, kata dia, yang jauh lebih penting lagi adalah stok pasokan bantuannya perlu dioptimalkan. "Jangan sampai seperti video viral beberapa waktu lalu salah satu ketua RT/RW mendapatkan fitnah seolah mereka menimbun sembako," jelasnya.
Padahal, kata dia, pasokan dari pemerintah setempat hanya untuk 20-25 kepala keluarga (KK). "Sementara instruksi sebelumnya dari pemerintah setempat, untuk mendata warga yang sekiranya membutuhkan dan setelah di data ada 100 lebih KK, tapi bantuan yang tersedia hanya 20-25 KK," tandasnya.
Dia pun menjelaskan jika persediaan melimpah, mencukupi dan merata tentu risiko untuk disalahgunakan lebih sedikit. "Artinya pengawasan itu memang penting, tapi jauh lebih penting adalah ketersediaan sembakonya," katanya.
"Menurut saya, penyaluran bantuan sembako perlu diawasi, agar tepat sasaran, karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan haknya," ujar Politikus Partai Gerindra, Kawendra Lukistian kepada SINDOnews, Senin (20/4/2020).
Namun, kata dia, yang jauh lebih penting lagi adalah stok pasokan bantuannya perlu dioptimalkan. "Jangan sampai seperti video viral beberapa waktu lalu salah satu ketua RT/RW mendapatkan fitnah seolah mereka menimbun sembako," jelasnya.
Padahal, kata dia, pasokan dari pemerintah setempat hanya untuk 20-25 kepala keluarga (KK). "Sementara instruksi sebelumnya dari pemerintah setempat, untuk mendata warga yang sekiranya membutuhkan dan setelah di data ada 100 lebih KK, tapi bantuan yang tersedia hanya 20-25 KK," tandasnya.
Dia pun menjelaskan jika persediaan melimpah, mencukupi dan merata tentu risiko untuk disalahgunakan lebih sedikit. "Artinya pengawasan itu memang penting, tapi jauh lebih penting adalah ketersediaan sembakonya," katanya.
(kri)
tulis komentar anda