Pemerintah Diminta Libatkan BPPT Tangkal Kebocoran Data Publik
Jum'at, 28 Mei 2021 - 12:34 WIB
Dia khawatir data yang diperjualbelikan ini disalahgunakan untuk keperluan kejahatan. "Data yang dijual ini raksasa. Ini melibatkan data-data sebanyak lebih 270 juta penduduk, isinya NIK, nama, alamat, nomor BPJS, dan lain-lain," jelasnya.
Mulyanto menilai masalah itu berpotensi disalahgunakan kemana-mana seperti penipuan, tindak kriminal seperti kekerasan, KTP Palsu, penipuan pinjaman online, pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing. Baca juga: Prabowo Maju Bersama PDIP, Nasdem: Semakin Dini Koalisi Semakin Bagus
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri pembangunan ini mengatakan, isu jual beli data kependudukan ini merupakan isu besar. Karena itu banyak Komisi DPR RI yang terlibat seperti Komisi 1, 3 dan 9. "Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan," tutup Mulyanto.
Mulyanto menilai masalah itu berpotensi disalahgunakan kemana-mana seperti penipuan, tindak kriminal seperti kekerasan, KTP Palsu, penipuan pinjaman online, pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing. Baca juga: Prabowo Maju Bersama PDIP, Nasdem: Semakin Dini Koalisi Semakin Bagus
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri pembangunan ini mengatakan, isu jual beli data kependudukan ini merupakan isu besar. Karena itu banyak Komisi DPR RI yang terlibat seperti Komisi 1, 3 dan 9. "Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan," tutup Mulyanto.
(kri)
Lihat Juga :