Kartu Prakerja Seharusnya Pro-konsumsi
Senin, 20 April 2020 - 06:26 WIB
foto ilustrasi Kartu Prakerja/SINDOnews
JAKARTA - Dalam sepekan terakhir, kontroversi kartu prakerja terus menyeruak. Wajar saja karena banyak kalangan menilai kartu prakerja yang dirancang pemerintah untuk mengatasi dampak virus korona (Covid-19) kurang tepat sasaran.
Kartu prakerja awalnya didesain untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau siapa pun masyarakat, termasuk buruh, karyawan, dan pegawai, yang ingin meningkatkan skill-nya dan belajar sesuatu yang baru. Dalam penjelasan di situs resmi https://www.prakerja.go.id, program ini diprioritaskan bagi pencari kerja kalangan muda dengan batasan usia minimal 18 tahun.
Seiring mewabahnya pandemi Covid-19, manfaat kartu prakerja yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial itu terus diperluas. Tidak hanya untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha informal yang kini menganggur karena terdampak korona. Anggarannya pun berlipat, dari semula hanya Rp10 triliun, kini berdasarkan Perppu No 1/2020 ditambah menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang.
Poin yang banyak mendapatkan kritik adalah pos program kartu prakerja, di mana peserta mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta. Selain itu, peserta akan diberikan bantuan tambahan Rp600.000 per bulan selama empat bulan serta insentif mengisi survei sebesar Rp50.000 per bulan selama tiga bulan. Jadi, total manfaat yang diterima peserta kartu prakerja sebanyak Rp3,55 juta per orang.
Dari sekian banyak manfaat kartu prakerja, program pelatihan menjadi salah satu yang paling disorot. Ini karena pada pelaksanaannya pelatihan melalui internet tersebut dilaksanakan beberapa perusahaan mitra swasta, yakni Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
Yang lebih mencengangkan, jika melihat porsi anggaran sebanyak Rp1 juta per peserta, total nilai pelatihan peningkatan skill secara daring tersebut mencapai Rp5,6 triliun untuk 5,6 peserta. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Tidak kalah heboh adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam pemilihan mitra pemberi pelatihan. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah keterlibatan aplikasi skill academy yang dikelola Ruang Guru dalam program itu. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Ruang Guru pada program itu karena CEO sekaligus founder aplikasi tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara yang kini tercatat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah kalangan pun bersuara, mulai GP Anshor, anggota DPR, ekonom, hingga tokoh masyarakat lainnya.
Kartu prakerja awalnya didesain untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau siapa pun masyarakat, termasuk buruh, karyawan, dan pegawai, yang ingin meningkatkan skill-nya dan belajar sesuatu yang baru. Dalam penjelasan di situs resmi https://www.prakerja.go.id, program ini diprioritaskan bagi pencari kerja kalangan muda dengan batasan usia minimal 18 tahun.
Seiring mewabahnya pandemi Covid-19, manfaat kartu prakerja yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial itu terus diperluas. Tidak hanya untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha informal yang kini menganggur karena terdampak korona. Anggarannya pun berlipat, dari semula hanya Rp10 triliun, kini berdasarkan Perppu No 1/2020 ditambah menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang.
Poin yang banyak mendapatkan kritik adalah pos program kartu prakerja, di mana peserta mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta. Selain itu, peserta akan diberikan bantuan tambahan Rp600.000 per bulan selama empat bulan serta insentif mengisi survei sebesar Rp50.000 per bulan selama tiga bulan. Jadi, total manfaat yang diterima peserta kartu prakerja sebanyak Rp3,55 juta per orang.
Dari sekian banyak manfaat kartu prakerja, program pelatihan menjadi salah satu yang paling disorot. Ini karena pada pelaksanaannya pelatihan melalui internet tersebut dilaksanakan beberapa perusahaan mitra swasta, yakni Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
Yang lebih mencengangkan, jika melihat porsi anggaran sebanyak Rp1 juta per peserta, total nilai pelatihan peningkatan skill secara daring tersebut mencapai Rp5,6 triliun untuk 5,6 peserta. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Tidak kalah heboh adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam pemilihan mitra pemberi pelatihan. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah keterlibatan aplikasi skill academy yang dikelola Ruang Guru dalam program itu. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Ruang Guru pada program itu karena CEO sekaligus founder aplikasi tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara yang kini tercatat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah kalangan pun bersuara, mulai GP Anshor, anggota DPR, ekonom, hingga tokoh masyarakat lainnya.
Lihat Juga :