Jokowi Diharapkan Buat Kebijakan Konkret Terkait 75 Pegawai KPK
Selasa, 18 Mei 2021 - 06:26 WIB
"Sebagai pemimpin bangsa, tentu komitmen dalam penguatan pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu agenda utama yang harus diwujudkan," jelas Legislator asal Jawa Timur ini.
Dengan demikian, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menambahkan ketika proses formal asesmen alih status pegawai KPK ternyata tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi para pegawai KPK yang integritas, dedikasi dan rekam jejaknya tidak diragukan maka Presiden bisa mengambil solusi terhadap kebuntuan yang ada tanpa harus melanggar hukum. Baca juga: Jokowi Minta KPK, Menpan RB dan BKN Tindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Sehingga, kata dia, presiden juga diharapkan mampu menghadirkan kebijkan yang konkret terkait 75 pegawai KPK ini. "Saya berharap Presiden mampu menghadirkan keputusan dan kebijakan konkret yang bisa menjadi jalan keluar yang baik bagi penguatan pemberantasan korupsi," tandasnya.
Dengan demikian, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menambahkan ketika proses formal asesmen alih status pegawai KPK ternyata tidak bisa sepenuhnya mengakomodasi para pegawai KPK yang integritas, dedikasi dan rekam jejaknya tidak diragukan maka Presiden bisa mengambil solusi terhadap kebuntuan yang ada tanpa harus melanggar hukum. Baca juga: Jokowi Minta KPK, Menpan RB dan BKN Tindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Sehingga, kata dia, presiden juga diharapkan mampu menghadirkan kebijkan yang konkret terkait 75 pegawai KPK ini. "Saya berharap Presiden mampu menghadirkan keputusan dan kebijakan konkret yang bisa menjadi jalan keluar yang baik bagi penguatan pemberantasan korupsi," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :