Terima SK Penonaktifan, Wadah Pegawai Minta Ketua KPK Patuhi Putusan MK
Selasa, 11 Mei 2021 - 19:10 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meminta Ketua KPK Firli Bahuri mematuhi putusan MK bahwa menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan bahwa dirinya dan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, telah menerima surat keputusan terkait hal tersebut dari Pimpinan KPK di bawah Firli Bahuri .
"Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat," ujar Yudi dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Dalam surat keputusan itu juga, kata Yudi, 75 pegawai yang tidak lolos TWK agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
"Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," jelasnya.
Pegawai KPK, lanjut Yudi, tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya terkait surat keputusan tersebut.
"Karena bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Dan ketua KPK harus mematuhi itu," pungkasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai.
"Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat," ujar Yudi dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Dalam surat keputusan itu juga, kata Yudi, 75 pegawai yang tidak lolos TWK agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
"Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," jelasnya.
Pegawai KPK, lanjut Yudi, tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya terkait surat keputusan tersebut.
"Karena bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Dan ketua KPK harus mematuhi itu," pungkasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai.
tulis komentar anda