KKB Jadi Teroris, Kekerasan di Papua Diharapkan Tak Meningkat
Jum'at, 07 Mei 2021 - 19:38 WIB
Pengamat Ekonomi Politik, Arya Wishnuardi berharap penyematan label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menurunkan eskalasi kekerasan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Pengamat Ekonomi Politik, Arya Wishnuardi berharap penyematan label teroris menurunkan eskalasi kekerasan, bukan malah sebaliknya.
"Pasca penetapan KKB sebagai teroris menurut saya tantangannya sangat banyak, apakah penetapan ini kemudian akan menurunkan eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua?," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).
Jika eskalasi kekerasan meningkat, menurutnya otomatis akan mengganggu pembangunan yang sudah dan akan dilakukan di wilayah itu. Misalnya program pemerintah yang hendak menjadikan Papua sebagai salah satu lumbung pangan.
"Kalau eskalasi kekerasan meningkat tentu sektor ekonominya yang sedang coba dibangun pemerintah di sana akan sangat terganggu, pemerintah berusaha agar di Papua ini bisa menjadi lumbung pangan," tuturnya.
"Lalu pendekatan penyelesaian konflik menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan membuat proses mencari solusinya akan menjadi lebih panjang," imbuh Arya.
Kekerasan yang meningkat, dinilai bukan hanya merugikan pihak aparat keamanan maupun KKB. Tapi juga masyarakat sipil yang turut jadi korban.
"Kita sebagai bangsa Indonesia sangat berharap Papua tetap berada dalam bingkai NKRI, namun juga dalam bingkai yang mengedepankan damai, mengedepankan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," paparnya.
Pemerintah sendiri dinilai tergesa-gesa menetapkan KKB sebagai teroris. Jalur dialog yang intensif semestinya masih bisa dilakukan guna menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua.
Sudut pandang yang digunakan, kata Arya juga harus menggunakan 'kacamata' masyarakat Papua. "Pemerintah menurut saya mengambil langkah yang agak terlalu terburu-buru. Seharusnya bisa dicarikan solusi melalui dialog yang lebih intensif," kata dia.
"Di Papua sendiri kita harus melihat permasalahan dari sudut pandang sosiologi dan antropologi yang lebih komprehensif, jangan sampai melihat permasalahan yang ada di sana berdasarkan sudut pandang orang-orang yang ada di luar Papua," sambung Arya.
"Pasca penetapan KKB sebagai teroris menurut saya tantangannya sangat banyak, apakah penetapan ini kemudian akan menurunkan eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua?," ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).
Jika eskalasi kekerasan meningkat, menurutnya otomatis akan mengganggu pembangunan yang sudah dan akan dilakukan di wilayah itu. Misalnya program pemerintah yang hendak menjadikan Papua sebagai salah satu lumbung pangan.
"Kalau eskalasi kekerasan meningkat tentu sektor ekonominya yang sedang coba dibangun pemerintah di sana akan sangat terganggu, pemerintah berusaha agar di Papua ini bisa menjadi lumbung pangan," tuturnya.
"Lalu pendekatan penyelesaian konflik menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan membuat proses mencari solusinya akan menjadi lebih panjang," imbuh Arya.
Kekerasan yang meningkat, dinilai bukan hanya merugikan pihak aparat keamanan maupun KKB. Tapi juga masyarakat sipil yang turut jadi korban.
"Kita sebagai bangsa Indonesia sangat berharap Papua tetap berada dalam bingkai NKRI, namun juga dalam bingkai yang mengedepankan damai, mengedepankan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," paparnya.
Pemerintah sendiri dinilai tergesa-gesa menetapkan KKB sebagai teroris. Jalur dialog yang intensif semestinya masih bisa dilakukan guna menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua.
Sudut pandang yang digunakan, kata Arya juga harus menggunakan 'kacamata' masyarakat Papua. "Pemerintah menurut saya mengambil langkah yang agak terlalu terburu-buru. Seharusnya bisa dicarikan solusi melalui dialog yang lebih intensif," kata dia.
"Di Papua sendiri kita harus melihat permasalahan dari sudut pandang sosiologi dan antropologi yang lebih komprehensif, jangan sampai melihat permasalahan yang ada di sana berdasarkan sudut pandang orang-orang yang ada di luar Papua," sambung Arya.
(kri)
tulis komentar anda