Megawati Soekarnoputri Diplot di BRIN, Mardani PKS Nilai Bukan Contoh Baik
Senin, 03 Mei 2021 - 15:32 WIB
Mardani Ali Sera menilai penempatan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN tidak memberi contoh yang baik. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Penempatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) menuai kritik. Walaupun niatnya baik, namun penempatan itu dinilai tidak memberikan contoh baik.
"Niatnya mungkin baik. Tapi penempatan Ketua Umum Parpol sebagai lembaga pengarah BRIN tidak memberi contoh baik," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (3/5/2021).
Menurut Mardani, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2021 harus diresapi untuk menata kembali aspek riset guna menghadirkan berbagai inovasi. "Riset merupakan sesuatu yang all out, diperlukan pemimpin yang memiliki kopetensi dan punya integritas serta kualitas. Sudah adakah di negeri kita?" kata Mardani.
Menurut dia, secara fundamental perlu memiliki pirinsip bersama, bangsa ini akan maju apabila pengetahuan menjadi modal utamanya. "Harus jadi isu publik, mulai dari level RT hingga Presiden pikiran nya mesti tentang pengetahuan," ujarnya.
Dia melanjutkan, satu hal yang mesti diingat, selama kultur riset ini tidak dimasukkan pada kurikulum dasar kita, maka BRIN berpotensi gagal. "Inovasi artinya ide, maka pastikan dulu kurikulum pendidikan negara kita memang tumbuh untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang mumpuni," ungkapnya.
Lalu, dia menambahkan, jika berkaca pada negara-negara tetangga, mereka lebih mendorong kontribusi swasta itu lebih besar. "Indonesia lebih dari 11 tahun budget risetnya masih sangat kecil, sekitar 0,82% dan itu tidak bergerak rasio terhadap PDB. Sementara di Cina sudah 2,2%, bahkan Amerika dan Jepang hampir 4%," jelasnya.
Dia berpendapat, membuat sebuah riset harus lah tuntas. "Terkadang keliru karena orientasi kita terhadap riset hanya untuk membuat sebuah kebijakan. Padahal riset itu bagaimana berkontribusi, pertama secara akademis, kemudian kontribusi untuk sektor bisnis, dalam arti inovasi. Baru yang ketiga kita berbicara tentang kebijakan," ujarnya.
"Niatnya mungkin baik. Tapi penempatan Ketua Umum Parpol sebagai lembaga pengarah BRIN tidak memberi contoh baik," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (3/5/2021).
Menurut Mardani, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2021 harus diresapi untuk menata kembali aspek riset guna menghadirkan berbagai inovasi. "Riset merupakan sesuatu yang all out, diperlukan pemimpin yang memiliki kopetensi dan punya integritas serta kualitas. Sudah adakah di negeri kita?" kata Mardani.
Menurut dia, secara fundamental perlu memiliki pirinsip bersama, bangsa ini akan maju apabila pengetahuan menjadi modal utamanya. "Harus jadi isu publik, mulai dari level RT hingga Presiden pikiran nya mesti tentang pengetahuan," ujarnya.
Dia melanjutkan, satu hal yang mesti diingat, selama kultur riset ini tidak dimasukkan pada kurikulum dasar kita, maka BRIN berpotensi gagal. "Inovasi artinya ide, maka pastikan dulu kurikulum pendidikan negara kita memang tumbuh untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang mumpuni," ungkapnya.
Lalu, dia menambahkan, jika berkaca pada negara-negara tetangga, mereka lebih mendorong kontribusi swasta itu lebih besar. "Indonesia lebih dari 11 tahun budget risetnya masih sangat kecil, sekitar 0,82% dan itu tidak bergerak rasio terhadap PDB. Sementara di Cina sudah 2,2%, bahkan Amerika dan Jepang hampir 4%," jelasnya.
Dia berpendapat, membuat sebuah riset harus lah tuntas. "Terkadang keliru karena orientasi kita terhadap riset hanya untuk membuat sebuah kebijakan. Padahal riset itu bagaimana berkontribusi, pertama secara akademis, kemudian kontribusi untuk sektor bisnis, dalam arti inovasi. Baru yang ketiga kita berbicara tentang kebijakan," ujarnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda