DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer
Minggu, 02 Mei 2021 - 13:55 WIB
"Namun yang terpenting sejatinya bukan seremonialnya, tapi bagaimana langkah dalam memberikan kesejahteraan terhadap buruh, khusunya tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah," kata Syamsurizal, Minggu (2/5/2021).
Dia juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri. Menurut dia, para honorer harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian mereka selama ini. "Dengan begitu, negara benar benar hadir. Dan mereka (tenaga honor) akan merasakan keadilan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut Syamsurizal, semua tenaga honorer, baik tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh, dan berbagai jenis honorer di pemerintah pusat serta daerah adalah buruh negara. Dia juga mengaku perihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Perjelas Nasib 34 Ribu Guru PPPK Hasil Seleksi 2019
Maka itu, legislator asal Provinsi Riau ini berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan dewan dalam draf RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU revisi UU ASN, tidak berubah sampai ditetapkan menjadi UU.
Dia juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri. Menurut dia, para honorer harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian mereka selama ini. "Dengan begitu, negara benar benar hadir. Dan mereka (tenaga honor) akan merasakan keadilan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut Syamsurizal, semua tenaga honorer, baik tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh, dan berbagai jenis honorer di pemerintah pusat serta daerah adalah buruh negara. Dia juga mengaku perihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Perjelas Nasib 34 Ribu Guru PPPK Hasil Seleksi 2019
Maka itu, legislator asal Provinsi Riau ini berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan dewan dalam draf RUU revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU revisi UU ASN, tidak berubah sampai ditetapkan menjadi UU.
Lihat Juga :