Akademisi: Sanksi SKB 3 Menteri Jangan Mengancam Dana Bos

Jika dana BOS dicabut, kata dia, APBD pemerintah daerah tidak sanggup untuk membiayai dana operasional sekolah.

"Tenaga honor banyak dibayar dari dana BOS, kalau daerah kata okebisa bayar, tapi daerah yang bergantung dengan dana BOS, coba cabut dana BOS itu satu Kota Padang ada 150 ribu anak, satu Sumatera Barat berapa jumlahnya. Apa hak-hak anak itu yang mau kita korbankan," ujarnya.

Khairul berharap, melalui diskusi yang ditata oleh Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) dapat merekomendasikan revisi SKB 3 Menteri terutama untuk poin-poin yang menimbulkan persoalan baru.

Jika pemerintah ingin memberikan sanksi, lanjut Khairul, hendaknya sanksi dikenakan kepada pemerintah daerah bukan berkenaan dengan hak-hak anak sekolah.

"Kalau menteri mengatur itu, saksi teguran, mungkin ada koreksi terhadap kebijakan-kebijakan apa, atau mungkin juga dana perimbangan, tiu kan dana pemerintah silahkan kalau itu mau diancam, kalau dana BOS jangan hak anak, itu kewajiban negara yang harus dipenuhi," kata Khairul.