KTT ASEAN Berakhir, Pemuda Perindo: Indonesia Harus Berani Tampil Atasi Krisis Politik & Kemanusiaan Myanmar
Selasa, 27 April 2021 - 16:45 WIB
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra mengatakan Indonesia harus berani tampil mengatasi krisis politik dan kemanusiaan Myanmar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - DPP Pemuda Perindo memberikan sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021 di Jakarta yang berakhir Sabtu (24/4/2021) malam.
Utamanya, terkait dengan krisis politik dan persoalan kemanusiaan di Myanmar yang dilakukan junta militer. Pertama, Pemuda Perindo menginginkan Indonesia harus memainkan peranan dalam politik regional Asia Tenggara, khususnya sebagai inisiator dan mediator dalam membantu krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Baca juga: Jokowi Ingin Militer Myanmar Berkomitmen Stop Kekerasan dan Bebaskan Tahanan Politik
"Kedua, meskipun terdapat prinsip non interference (tidak campur tangan) tapi Indonesia perlu tampil terkait dengan krisis politik Myanmar sebagai isu regional yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan hak kemanusiaan. Karena lebih dari 700 orang telah terbunuh di bawah komando Tadmadaw Jenderal Min Aung Hlaing," ungkap Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra, Selasa (27/4/2021). Baca juga: Beri Harapan untuk Myanmar, Ini 5 Kesepakatan dalam Pertemuan Pimpinan ASEAN
Ketiga, meski ASEAN tidak dapat memberikan tekanan dan paksaan secara langsung bagi Myanmar. Namun, ASEAN perlu bersandar pada nilai-nilai yang konstruktif dalam memberikan solusi-solusi alternatif untuk memberhentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh junta militer kepada warga sipil di Myanmar.
Utamanya, terkait dengan krisis politik dan persoalan kemanusiaan di Myanmar yang dilakukan junta militer. Pertama, Pemuda Perindo menginginkan Indonesia harus memainkan peranan dalam politik regional Asia Tenggara, khususnya sebagai inisiator dan mediator dalam membantu krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Baca juga: Jokowi Ingin Militer Myanmar Berkomitmen Stop Kekerasan dan Bebaskan Tahanan Politik
"Kedua, meskipun terdapat prinsip non interference (tidak campur tangan) tapi Indonesia perlu tampil terkait dengan krisis politik Myanmar sebagai isu regional yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan hak kemanusiaan. Karena lebih dari 700 orang telah terbunuh di bawah komando Tadmadaw Jenderal Min Aung Hlaing," ungkap Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra, Selasa (27/4/2021). Baca juga: Beri Harapan untuk Myanmar, Ini 5 Kesepakatan dalam Pertemuan Pimpinan ASEAN
Ketiga, meski ASEAN tidak dapat memberikan tekanan dan paksaan secara langsung bagi Myanmar. Namun, ASEAN perlu bersandar pada nilai-nilai yang konstruktif dalam memberikan solusi-solusi alternatif untuk memberhentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh junta militer kepada warga sipil di Myanmar.
Lihat Juga :