Serikat Buruh Minta Pemerintah Tahan Gelombang PHK
Rabu, 14 April 2021 - 17:14 WIB
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah mendengarkan aspirasi kelompok buruh. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah dapat menahan laju pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disampaikannya saat mendatangi istana dan bertemu beberapa menteri.
“Soal laju gelombang PHK , supaya pemerintah agar bisa menahan ini dengan memberikan stimulan-stimulan kepada perusahaan yang membutuhkan,” katanya, Rabu (14/4/2021).
Lebih lanjut dia juga memberikan tanggapannya terkait adanya demo-demo pekerja yang dilakukan saat ini. Dia berharap pemerintah mau mendengar akasi-aksi buruh tersebut.
Ada beberapa banyak serikat buruh dan serikat pekerja yang melakukan aksi-aksi di minggu-minggu terakhir ini. Dan kemarin juga ada aksi. Dan kami berharap dan kami yakin pemerintah akan mendengar,” ungkapnya
Dia menegaskan bahwa meskipun beberapa bulan ini menghentikan aksi tapi bukan berarti buruh diam. Dia mengatakan bahwa para buruh memahami adanya pandemi covid-19 sehingga aksi-aksi demo dijaga dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kami berharap pemerintah secara cepat untuk menjawab tuntutan buruh,” pungkasnya.
“Soal laju gelombang PHK , supaya pemerintah agar bisa menahan ini dengan memberikan stimulan-stimulan kepada perusahaan yang membutuhkan,” katanya, Rabu (14/4/2021).
Lebih lanjut dia juga memberikan tanggapannya terkait adanya demo-demo pekerja yang dilakukan saat ini. Dia berharap pemerintah mau mendengar akasi-aksi buruh tersebut.
Ada beberapa banyak serikat buruh dan serikat pekerja yang melakukan aksi-aksi di minggu-minggu terakhir ini. Dan kemarin juga ada aksi. Dan kami berharap dan kami yakin pemerintah akan mendengar,” ungkapnya
Dia menegaskan bahwa meskipun beberapa bulan ini menghentikan aksi tapi bukan berarti buruh diam. Dia mengatakan bahwa para buruh memahami adanya pandemi covid-19 sehingga aksi-aksi demo dijaga dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kami berharap pemerintah secara cepat untuk menjawab tuntutan buruh,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda