Bertemu KPK, Hasto Sebut PDIP Sepakat Perkuat Program SIPP
Rabu, 14 April 2021 - 14:50 WIB
"PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada KPK untuk melaksanakan ini. Kami akan kirimkan surat resmi penunjukkan LO di KPK," kata Hasto.
Bendahara PDIP Olly Dondokambey juga mengatakan pihaknya sangat bersedia untuk mendukung program tersebut. Walau Olly meminta pengertian KPK, karena mungkin tidak di semua provinsi pihaknya bisa menjalankan. Sebab ada beberapa daerah, di mana pengurus partai, tak terlalu banyak. Khususnya di wilayah yang bukan basis.
"Tapi kami sangat mendukung program SIPP, akan sangat baik jika bisa kita jalankan," kata Olly.
Hasto menambahkan, pihaknya justru memberi masukan ke KPK agar mendorong perbaikan sistem politik. Jadi, selain pendidikan pencegahan korupsi, PDIP menilai bahwa korupsi terjadi karena sistem politik yang cenderung liberal dan berbiaya tinggi. Buktinya, jika Pemilu 2004 saja berbiaya Rp3 triliunan, untuk Pemilu 2024, KPU mengajukan anggaran hingga lebih dari Rp100 triliun. Belum lagi dihitung biaya politik di lapangan yang harus dikeluarkan partai dan calon.
"Jadi selain pendidikan pencegahan korupsi, kita harus kembalikan sistem politik ini. Karena sistem yang sekarang itu sangat mahal akibat liberalnya itu," kata Hasto.
Wawan Wardiana sempat meminta agar partai politik tetap bersemangat mengikuti SIPP, program KPK bidang pencegahan ini. Sebab berbeda dengan fungsi penindakan KPK yang kerap disorot media massa dan masyarakat, program pencegahan tidak terlalu diperhatikan.
KPK mengajak pengurus parpol di provinsi dan kabupaten/kota agar tetap mau bersedia berkolaborasi dengan KPK. Untuk mendorong terus program pencegahan korupsi.
Hasto lalu mengajak agar media massa berperan aktif membantu KPK dalam kampanye pencegahan korupsi di lingkungan politik nasional. "Kita berharap media mendukung pula program-program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga upaya penerapan integritas partai dapat dukungan pula dari masyarakat," kata Hasto.
Bendahara PDIP Olly Dondokambey juga mengatakan pihaknya sangat bersedia untuk mendukung program tersebut. Walau Olly meminta pengertian KPK, karena mungkin tidak di semua provinsi pihaknya bisa menjalankan. Sebab ada beberapa daerah, di mana pengurus partai, tak terlalu banyak. Khususnya di wilayah yang bukan basis.
"Tapi kami sangat mendukung program SIPP, akan sangat baik jika bisa kita jalankan," kata Olly.
Hasto menambahkan, pihaknya justru memberi masukan ke KPK agar mendorong perbaikan sistem politik. Jadi, selain pendidikan pencegahan korupsi, PDIP menilai bahwa korupsi terjadi karena sistem politik yang cenderung liberal dan berbiaya tinggi. Buktinya, jika Pemilu 2004 saja berbiaya Rp3 triliunan, untuk Pemilu 2024, KPU mengajukan anggaran hingga lebih dari Rp100 triliun. Belum lagi dihitung biaya politik di lapangan yang harus dikeluarkan partai dan calon.
"Jadi selain pendidikan pencegahan korupsi, kita harus kembalikan sistem politik ini. Karena sistem yang sekarang itu sangat mahal akibat liberalnya itu," kata Hasto.
Wawan Wardiana sempat meminta agar partai politik tetap bersemangat mengikuti SIPP, program KPK bidang pencegahan ini. Sebab berbeda dengan fungsi penindakan KPK yang kerap disorot media massa dan masyarakat, program pencegahan tidak terlalu diperhatikan.
KPK mengajak pengurus parpol di provinsi dan kabupaten/kota agar tetap mau bersedia berkolaborasi dengan KPK. Untuk mendorong terus program pencegahan korupsi.
Hasto lalu mengajak agar media massa berperan aktif membantu KPK dalam kampanye pencegahan korupsi di lingkungan politik nasional. "Kita berharap media mendukung pula program-program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga upaya penerapan integritas partai dapat dukungan pula dari masyarakat," kata Hasto.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda