Terdampak Pandemi, DPR Minta Biaya Ibadah Haji Lebih Rasional dan Efisien
Selasa, 06 April 2021 - 14:46 WIB
Misalnya, kata dia, pemberlakukan social distancing membuat satu kamar yang tadinya bisa dihuni 4 jamaah hanya dibatasi menjadi 2 jamaah. Juga terkait katering jamaah yang biasanya prasmanan akan berubah menjadi makanan siap saji.
Diah juga menyatakan sebagai wakil rakyat tentu DPR ingin terus mengupayakan agar biaya haji makin tahun makin baik dengan pelayanan lebih baik. "PR terbesar Kemenag terkait haji itu bisa lebih efisien tetapi biaya hajinya bisa lebih rasional dengan memikirkan bahwa jamaah ini juga secara ekonomi terdampak pandemi," jelasnya.
Di sisi lain, Politikus PDIP itu juga menyoroti diplomasi terkait haji yang masih lemah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbesar bagi Saudi, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut.
"Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia," papar Diah.
Lebih lanjut ia mengingatkan, diplomasi yang kurang menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa kunjungan bagi Tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci. Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.
Diah juga menyatakan sebagai wakil rakyat tentu DPR ingin terus mengupayakan agar biaya haji makin tahun makin baik dengan pelayanan lebih baik. "PR terbesar Kemenag terkait haji itu bisa lebih efisien tetapi biaya hajinya bisa lebih rasional dengan memikirkan bahwa jamaah ini juga secara ekonomi terdampak pandemi," jelasnya.
Di sisi lain, Politikus PDIP itu juga menyoroti diplomasi terkait haji yang masih lemah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbesar bagi Saudi, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut.
"Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia," papar Diah.
Lebih lanjut ia mengingatkan, diplomasi yang kurang menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa kunjungan bagi Tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci. Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.
Lihat Juga :