Gubernur Sulsel Tegaskan Pemprov Itu Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:47 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, keberadaan pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian dalam bekerja, kedua institusi senantiasa harus saling bersinergi. Foto/Dok. SINDOnews
MAKASAR - Keberadaan pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian dalam bekerja, kedua institusi senantiasa harus saling bersinergi.
"Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, jadi dipastikan seluruh kebijakan pusat wajib diamankan," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di rumah jabatan, Makassar, Rabu (20/9/2020).
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini menuturkan, tidak benar jika pemprov menganggap programnya dikacaukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, kata Nurdin Abdullah, pemerintah pusat harus mendengarkan hararapan atau aspirasi dari daerah dan inilah sesungguhnya hakikat dari sebuah sinergi yang baik karena saling mengisi. (Baca juga: Gubernur Sulsel Beri Rizal Beasiswa 3 Tahun dan Motor Listrik )
"Bukan merecokin dan tidak akan terjadi sampai kapanpun, kita ini satu komando. Pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu satu komando dari Presiden ke bawah," tegasnya.
Ia mencontohkan, mengenai imbauan beribadah di rumah. Maka secara massif pemerintah daerah melakukan sosialisasi agar masyarakat beribadah di rumah karena pandemi corona belum berakhir. (Baca juga: Total WNI Positif Corona di Luar Negeri Capai 839 Orang )
"Jadi kami masif sosialisasi mengimbau masyarakat untuk tetap beribadah di rumah karena sampai saat ini masih masa tanggap darurat. Kecuali kalau imbauan sudah dicabut itu baru bisa. Selama belum ada kebijakan tersebut maka peraturan Kemenkes masih berlaku," paparnya.
"Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, jadi dipastikan seluruh kebijakan pusat wajib diamankan," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di rumah jabatan, Makassar, Rabu (20/9/2020).
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini menuturkan, tidak benar jika pemprov menganggap programnya dikacaukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, kata Nurdin Abdullah, pemerintah pusat harus mendengarkan hararapan atau aspirasi dari daerah dan inilah sesungguhnya hakikat dari sebuah sinergi yang baik karena saling mengisi. (Baca juga: Gubernur Sulsel Beri Rizal Beasiswa 3 Tahun dan Motor Listrik )
"Bukan merecokin dan tidak akan terjadi sampai kapanpun, kita ini satu komando. Pemerintah daerah ke pemerintah pusat itu satu komando dari Presiden ke bawah," tegasnya.
Ia mencontohkan, mengenai imbauan beribadah di rumah. Maka secara massif pemerintah daerah melakukan sosialisasi agar masyarakat beribadah di rumah karena pandemi corona belum berakhir. (Baca juga: Total WNI Positif Corona di Luar Negeri Capai 839 Orang )
"Jadi kami masif sosialisasi mengimbau masyarakat untuk tetap beribadah di rumah karena sampai saat ini masih masa tanggap darurat. Kecuali kalau imbauan sudah dicabut itu baru bisa. Selama belum ada kebijakan tersebut maka peraturan Kemenkes masih berlaku," paparnya.
(poe)
tulis komentar anda