Ini Pendapat Refly Harun soal Keputusan Pemerintah dalam Kisruh Demokrat
Selasa, 30 Maret 2021 - 20:48 WIB
”Partai politik akan menyelesaikannya masalah internalnya melalui musyawarah mufakat sesuai jiwa Pancasila, kalau tidak tercapai barulah melalui mahkamah partai. Kalau ditolak bisa melalui pengadilan,” tutur Refly.
Pasal 32 UU No 2/2011 tentang Parpol secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
(1) Perselisihan parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari)
(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Pasal 32 UU No 2/2011 tentang Parpol secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
(1) Perselisihan parpol diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari)
(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
(muh)
tulis komentar anda