AHY Sebut Moeldoko Harus Akui Telah Tertipu Para Makelar Politik
Senin, 29 Maret 2021 - 18:56 WIB
"Namun, namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan mohon maaf kapasitas KSP Moeldoko; bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," ucapnya dalam jumpa pers di Kantor DPP, Jakarta, Senin (29/3/2021).
Dia menuturkan, konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi.
"Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.
Ini artinya, kata AHY, KSP Moeldoko bohong lagi. Menurutnya, jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru.
"Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik," ujarnya.
"Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini," sambung AHY. Baca juga: Caplok Demokrat, Syarif Hasan Balik Pertanyakan Ideologi Moeldoko
Dia menuturkan, konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi.
"Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.
Ini artinya, kata AHY, KSP Moeldoko bohong lagi. Menurutnya, jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian ke depan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru.
"Menjadi “mesin” yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik," ujarnya.
"Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini," sambung AHY. Baca juga: Caplok Demokrat, Syarif Hasan Balik Pertanyakan Ideologi Moeldoko
Lihat Juga :