MPR Tak Pernah Tanggapi Serius Apalagi Agendakan Pembahasan Presiden 3 Periode
Sabtu, 27 Maret 2021 - 20:17 WIB
Bahkan, dia menceritakan hampir semua Fraksi di MPR tak pernah mengusulkan untuk memgamandemen pasal-pasal terkait masa jabatan presiden. Wacana itu pernah dimunculkan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR, Johnny Plate pada akhir 2019, namun tak ada fraksi yang menanggapi serius karena dianggap tidak penting.
“Sebenarnya, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu berasal dari Fraksi Partai NasDem kala itu Pak Johnny G Plate,” jelasnya.
“Namun begitu, tidak satupun Fraksi di MPR yang menanggapi serius. Karena saat itu, MPR menganggap wacana tersebut bukan suatu yang mendesak dan urgent,” imbuh Baskara.
Kemudian, lanjut dia, wacana ini kembali muncul saat mantan Ketua MPR Amien Rais angkat suara, di mana Amien Rais mencurigai ada sejumlah pihak yang sedang berupaya mengubah ketentuan itu. “Jadi kalau tidak salah, Pak Amien Rais sempat mengaku curiga ada upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa menjabat hingga tiga periode. Nah ini yang kemudian jadi ramai lagi,” terangnya.
Oleh karena itu, Baskara menegaskan bahwa PDIP tidak pernah menyetujui wacana itu. Dan terkait konstitusi ini PDIP selalu bersikap tegas dan tidak pernah abu-abu.
“Sebenarnya, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu berasal dari Fraksi Partai NasDem kala itu Pak Johnny G Plate,” jelasnya.
“Namun begitu, tidak satupun Fraksi di MPR yang menanggapi serius. Karena saat itu, MPR menganggap wacana tersebut bukan suatu yang mendesak dan urgent,” imbuh Baskara.
Kemudian, lanjut dia, wacana ini kembali muncul saat mantan Ketua MPR Amien Rais angkat suara, di mana Amien Rais mencurigai ada sejumlah pihak yang sedang berupaya mengubah ketentuan itu. “Jadi kalau tidak salah, Pak Amien Rais sempat mengaku curiga ada upaya sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa menjabat hingga tiga periode. Nah ini yang kemudian jadi ramai lagi,” terangnya.
Oleh karena itu, Baskara menegaskan bahwa PDIP tidak pernah menyetujui wacana itu. Dan terkait konstitusi ini PDIP selalu bersikap tegas dan tidak pernah abu-abu.
Lihat Juga :