Hak Jawab, Tim Al Haris-Sani Luruskan Pemberitaan Putusan MK soal Pilgub Jambi

JAKARTA - Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani menyatakan keberatan atas pemberitaan SINDOnews berjudul Pilgub Jambi Curang Masif, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 88 TPS.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Media dan Publikasi tim paslon 03 Pilgub Jambi Al Haris-Abdullah Sani, Musri Nauli SH dalam surat hak jawabnya kepada SINDOnews.

"Pemilihan judul "Curang Masif", kami anggap sangat bertentangan dengan hasil keputusan MK atas gugatan sengketa Pilgub Jambi," kata Musri dalam pernyataan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (24/3/2021).



Menurut dia, di dalam amar putusan MK Pilgub Jambi, tak ada satu katapun yang menggunakan "curang" dan "masif". Selain itu, dalam putusan MK, yang ada adalah perintah pemungutan suara ulang (PSU) dikarenakan KPU diragukan profesionalitas dan integritasnya.

Dia pun memaparkan petikan pertimbangan putusan MK, yakni "Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat a quo diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon."

,

"TSM (terstruktur sistematis masif), sama sekali tidak ada dalam putusan MK," kata Musri.

Selain itu, kata "curang masif", juga tak ditemukan di dalam berita ini sendiri. Baik yang disebutkan oleh sumber maupun dalam putusan. "Sangat merugikan pihak kami," katanya.