Legislator Golkar Nilai Impor Beras Diperbolehkan UU Cipta Kerja
Senin, 22 Maret 2021 - 01:11 WIB
Anggota Komisi VI DPR, Singgih Januratmoko mendukung rencana pemerintah yang bakal mengimpor kembali beras dalam waktu dekat sebesar 1 juta-1,5 juta ton. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR , Singgih Januratmoko mendukung rencana pemerintah yang bakal mengimpor kembali beras dalam waktu dekat sebesar 1 juta-1,5 juta ton. Politikus Partai Golkar ini menilai impor beras diperlukan dengan syarat-syarat tertentu, tentu jangan sampai merugikan petani.
"Catatan penting saya, isu pangan adalah isu global. Dia telah menjadi komoditas penting dalam geopolitik dan geoekonomi, yang mempengaruhi kehidupan global," ujar Singgih, Senin (22/3/2021).
Sementara di dalam negeri, impor pangan menjadi isu sensitif dan tidak populis. Singgih menolak anggapan impor beras ini tidak peka petani.
"Masyarakat harus memahami, impor tersebut masih berupa nota kesepahaman atau MoU. Hal ini untuk memastikan pemerintah mendapat kuota jatah beras yang jadi isu sensitif dunia," katanya.
Dia berpendapat ledakan penduduk dunia dan alih fungsi lahan pangan serta biofuel membuat komoditas pangan jadi rebutan berbagai negara. Beras menjadi salah satu komoditas yang populer di Asia, sementara China menjadi penyerap terbesar.
“Bila Indonesia tak segera melakukan perjanjian impor beras, bisa tak mendapatkan kuota jatah beras dari negara eksportir seperti Thailand dan Vietnam. Ini membahayakan stok beras nasional," tuturnya.
Sementara dari sisi kebijakan di dalam negeri, kata dia, impor beras diperbolehkan dalam UU Pangan dan UU Cipta Kerja guna memenuhi cadangan atau stok pangan masional agar tidak terjadi defisit ketika kebutuhan beras nasional sangat tinggi.
Dengan penduduk Indonesia mencapai 270 juta lebih, pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi bahwa pangan harus disediakan oleh nagara dan pangan adalah hak asasi manusia.
Langkah pemerintah itu dianggap penting, sebab Bulog menyebut data stok pangan pada April masih dalam bentuk harapan panen, "Dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak," kata Singgih. Baca juga: Pemerintah Berniat Impor Beras, Anwar Abbas: Kok Tidak Sesuai Instruksi Presiden?
"Catatan penting saya, isu pangan adalah isu global. Dia telah menjadi komoditas penting dalam geopolitik dan geoekonomi, yang mempengaruhi kehidupan global," ujar Singgih, Senin (22/3/2021).
Sementara di dalam negeri, impor pangan menjadi isu sensitif dan tidak populis. Singgih menolak anggapan impor beras ini tidak peka petani.
"Masyarakat harus memahami, impor tersebut masih berupa nota kesepahaman atau MoU. Hal ini untuk memastikan pemerintah mendapat kuota jatah beras yang jadi isu sensitif dunia," katanya.
Dia berpendapat ledakan penduduk dunia dan alih fungsi lahan pangan serta biofuel membuat komoditas pangan jadi rebutan berbagai negara. Beras menjadi salah satu komoditas yang populer di Asia, sementara China menjadi penyerap terbesar.
“Bila Indonesia tak segera melakukan perjanjian impor beras, bisa tak mendapatkan kuota jatah beras dari negara eksportir seperti Thailand dan Vietnam. Ini membahayakan stok beras nasional," tuturnya.
Sementara dari sisi kebijakan di dalam negeri, kata dia, impor beras diperbolehkan dalam UU Pangan dan UU Cipta Kerja guna memenuhi cadangan atau stok pangan masional agar tidak terjadi defisit ketika kebutuhan beras nasional sangat tinggi.
Dengan penduduk Indonesia mencapai 270 juta lebih, pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi bahwa pangan harus disediakan oleh nagara dan pangan adalah hak asasi manusia.
Langkah pemerintah itu dianggap penting, sebab Bulog menyebut data stok pangan pada April masih dalam bentuk harapan panen, "Dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak," kata Singgih. Baca juga: Pemerintah Berniat Impor Beras, Anwar Abbas: Kok Tidak Sesuai Instruksi Presiden?
Lihat Juga :
tulis komentar anda