PDIP Tegaskan Memaksakan Impor Beras Mencoreng Muka Presiden Jokowi
Senin, 22 Maret 2021 - 09:42 WIB
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, upaya pemaksaan impor beras mencoreng muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sikap PDI Perjuangan (PDIP) menolak impor beras bukan tanpa alasan. Sejak setahun lalu, Partai berlambang Banteng moncong putih itu telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.
"Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan lain-lain. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," tutur Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3/2021).
Menurut Hasto, Keputusan Menteri Perdagangan selain melupakan basis politik Presiden dan PDIP dari pertani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi. "Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ujarnya. Maka itu, pihaknya selain mendorong diversifikasi pangan, juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat. Dalam hal ini, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.
Hasto menganggap, jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras.
"Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengaku pihaknya mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden. "Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," tegas politisi asal Yogyakarta itu. (Rakhmatulloh)
"Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan lain-lain. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," tutur Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3/2021).
Menurut Hasto, Keputusan Menteri Perdagangan selain melupakan basis politik Presiden dan PDIP dari pertani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi. "Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ujarnya. Maka itu, pihaknya selain mendorong diversifikasi pangan, juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat. Dalam hal ini, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.
Hasto menganggap, jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras.
"Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengaku pihaknya mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden. "Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," tegas politisi asal Yogyakarta itu. (Rakhmatulloh)
(cip)
tulis komentar anda