Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PBNU Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton dari Thailand
loading...
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menolak keras rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand karena sangat merugikan petani Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand. Alasanya, hal itu sangat merugikan petani Indonesia.
"Nah, saya menolak keras impor ini kesepakAtan impor ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam TV NU, Jakarta, Jumat (19/3/2021).
Said Aqil mengungkapkan terkait penolakannya ini, dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan bendahara PBNU. "Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 sebanyak 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?," ujar Said Aqil.
Dengan menemukan data itu, Said Aqil justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu. "Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya. Saya tahu, tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini," ucap Said Aqil.
Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal. Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktus dari pusat hingga ke desa. Tapi, Said Aqil berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.
"Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton," tutup Said Aqil.
"Nah, saya menolak keras impor ini kesepakAtan impor ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam TV NU, Jakarta, Jumat (19/3/2021).
Said Aqil mengungkapkan terkait penolakannya ini, dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan bendahara PBNU. "Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 sebanyak 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?," ujar Said Aqil.
Dengan menemukan data itu, Said Aqil justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu. "Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya. Saya tahu, tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini," ucap Said Aqil.
Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal. Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktus dari pusat hingga ke desa. Tapi, Said Aqil berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.
"Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton," tutup Said Aqil.
(cip)
Explore More