Indonesia Terserah Viral, PKS 'Sentil' Cara Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 18:07 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai ramainya tanda pagar atau hashtag " Indonesia Terserah " yang viral di media sosial karena kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) plintat-plintut alias plinplan.
"Tagar Indonesia Terserah ini ada karena pemerintah plin-plan soal PSBB, yang membuat masyarakat sudah berfikir masa bodoh dengan Covid-19, " tutur Netty kepada SINDOnews, Selasa (19/05/2020).
Dia menjelaskan alasannya menyebut pemerintah plin-plan. "Dulu waktu PSBB, aturannya, layanan Bandara Soekarno Hatta ditutup, bus keluar-masuk Jakarta tidak boleh, dan orang bekerja di luar dibatasi. Tapi sekarang justru oleh pemerintah bolehkan meski ada persyaratan. Jadi masyarakat bingung, yang benar yang mana, karena plin-plannya pemerintah soal aturan PSBB" sambung Netty. ( )
Sekadar diketahui, sebelumnya banyak masyarakat yang berkerumun di berbagai tempat seperti di mal, MCD Sarinah, terminal, Bandara Soekarno Hatta dan tempat publik lainnya.
Hal tersebut dinilai karena kebijakan pemerintah yang membolehkan masyarakat melakukan perjalanan keluar kota dengan beberapa syarat.
Apalagi, menurut Netty, syarat-syarat itu mudah dimanipulasi. "Syarat-syarat seperti surat untuk melakukan pekerjaan dan menjenguk keluarga yang sakit keras itu mudah dimanipulasi, ini terbukti dengan mengularnya antrean penumpang di bandara Soekarno Hatta. Lihat aja, orang-orang bisa bersamaan waktu begitu kalau memang untuk keperluan kerja?" kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut dia, sikap tidak tegas pemerintah pusat juga mulai diikuti pemerintah daerah. "Kota Bekasi misalnya, mulai merancang wilayah zona hijau dimana mesjid dibolehkan menyelenggarakan salat Id. Kebijakan ini tentu tidak mampu melarang masyarakat dari zona merah untuk berbondong-bondong mendatangi masjid di zona hijau," ungkapnya.
Dia melanjutkan, masyarakat memang sudah rindu dengan masjid. "Nah, dengan banyaknya warga yang berkerumun, dan pergi ke keluar kota, kita sekarang justru mundur sepuluh langkah ke belakang, alih-alih maju ke depan untuk menangani Covid-19," kata Netty.
Netty berharap pemerintah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. "Saya berharap pemerintah punya solusi, karena sudah berapa ribu orang yang lolos mudik akibat aturan yang plin-plan itu," katanya.
"Tagar Indonesia Terserah ini ada karena pemerintah plin-plan soal PSBB, yang membuat masyarakat sudah berfikir masa bodoh dengan Covid-19, " tutur Netty kepada SINDOnews, Selasa (19/05/2020).
Dia menjelaskan alasannya menyebut pemerintah plin-plan. "Dulu waktu PSBB, aturannya, layanan Bandara Soekarno Hatta ditutup, bus keluar-masuk Jakarta tidak boleh, dan orang bekerja di luar dibatasi. Tapi sekarang justru oleh pemerintah bolehkan meski ada persyaratan. Jadi masyarakat bingung, yang benar yang mana, karena plin-plannya pemerintah soal aturan PSBB" sambung Netty. ( )
Sekadar diketahui, sebelumnya banyak masyarakat yang berkerumun di berbagai tempat seperti di mal, MCD Sarinah, terminal, Bandara Soekarno Hatta dan tempat publik lainnya.
Hal tersebut dinilai karena kebijakan pemerintah yang membolehkan masyarakat melakukan perjalanan keluar kota dengan beberapa syarat.
Apalagi, menurut Netty, syarat-syarat itu mudah dimanipulasi. "Syarat-syarat seperti surat untuk melakukan pekerjaan dan menjenguk keluarga yang sakit keras itu mudah dimanipulasi, ini terbukti dengan mengularnya antrean penumpang di bandara Soekarno Hatta. Lihat aja, orang-orang bisa bersamaan waktu begitu kalau memang untuk keperluan kerja?" kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut dia, sikap tidak tegas pemerintah pusat juga mulai diikuti pemerintah daerah. "Kota Bekasi misalnya, mulai merancang wilayah zona hijau dimana mesjid dibolehkan menyelenggarakan salat Id. Kebijakan ini tentu tidak mampu melarang masyarakat dari zona merah untuk berbondong-bondong mendatangi masjid di zona hijau," ungkapnya.
Dia melanjutkan, masyarakat memang sudah rindu dengan masjid. "Nah, dengan banyaknya warga yang berkerumun, dan pergi ke keluar kota, kita sekarang justru mundur sepuluh langkah ke belakang, alih-alih maju ke depan untuk menangani Covid-19," kata Netty.
Netty berharap pemerintah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. "Saya berharap pemerintah punya solusi, karena sudah berapa ribu orang yang lolos mudik akibat aturan yang plin-plan itu," katanya.
tulis komentar anda