Pemerintah Terus Optimis Stunting Turun di Masa Pandemi Covid-19, Ini Strateginya
Kamis, 18 Maret 2021 - 10:00 WIB
Lima tahun lalu angka stunting di Tanah Air mencapai 37 persen. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen di tahun 2019.
JAKARTA - Stunting di Indonesia ditangani secara serius oleh pemerintah. Lima tahun lalu angka stunting di Tanah Air mencapai 37 persen. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen di tahun 2019. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan target angka stunting di Indonesia hanya tersisa 14 persen pada tahun 2024.
"Target kita di 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tapi saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit (untuk dicapai)," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengungkapkan strategi untuk mencapai target tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan.
Pertama, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Kedua, Pemerintah akan fokus program penurunan kekerdilan (stunting) di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.
“Presiden menunjuk BKKBN sebagai Leader program penurunan stunting ini, dan akan fokus ke-10 Provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” katanya.
Wiryanta juga menyampaikan program ini akan berhasil jika para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program ini. “Pemerintah pusat mengajak para Gubernur, Bupati/Walikota ke Kepala Desa, di 10 Provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting, karena ini tanggung jawab kita bersama," katanya.
Menurutnya, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting di tahun 2024. “Jadi kami harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen setiap tahunnya untuk mencapai target 14 persen tahun 2024. Kalau kita menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk dicapai, tapi pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden,” ujarnya.
Wiryanta.
Direktur IKPMK menjelaskan berbagai faktor penyebab stunting yang menjadi fokus pemerintah untuk diatasi. “Sumber utama stunting diantaranya adalah bayi dengan berat badan saat lahir kurang (BBLR) dan bayi lahir prematur. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh ibu yang menderita anemia dan ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kami mencoba fokus pada dua faktor itu," ujarnya.
"Target kita di 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tapi saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit (untuk dicapai)," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengungkapkan strategi untuk mencapai target tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan.
Pertama, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Kedua, Pemerintah akan fokus program penurunan kekerdilan (stunting) di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.
“Presiden menunjuk BKKBN sebagai Leader program penurunan stunting ini, dan akan fokus ke-10 Provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” katanya.
Wiryanta juga menyampaikan program ini akan berhasil jika para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program ini. “Pemerintah pusat mengajak para Gubernur, Bupati/Walikota ke Kepala Desa, di 10 Provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting, karena ini tanggung jawab kita bersama," katanya.
Menurutnya, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting di tahun 2024. “Jadi kami harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen setiap tahunnya untuk mencapai target 14 persen tahun 2024. Kalau kita menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk dicapai, tapi pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden,” ujarnya.
Wiryanta.
Direktur IKPMK menjelaskan berbagai faktor penyebab stunting yang menjadi fokus pemerintah untuk diatasi. “Sumber utama stunting diantaranya adalah bayi dengan berat badan saat lahir kurang (BBLR) dan bayi lahir prematur. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh ibu yang menderita anemia dan ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kami mencoba fokus pada dua faktor itu," ujarnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda