Presiden Jokowi Tidak Akan Mencampuri Urusan Internal Partai Demokrat
Selasa, 09 Maret 2021 - 17:28 WIB
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan mencampuri urusan internal Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mencampuri urusan internal Partai Demokrat (PD). Sebab, Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik (Parpol) di Indonesia yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.
“Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal,” kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Kubu Moeldoko Belum Lapor, Menkumham Janji Tangani Kisruh Demokrat Sesuai AD/ART
Menurut Michael, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik PD. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). “Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat,” ucap Michael. Baca juga: Kepengurusan AHY 100% Sah, Andi Mallarangeng Berharap Integritas Kemenkumham Terjaga
Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat pada awal Februari 2021. Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD. Michael menjelaskan, surat itu tidak direspons Presiden. “Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY,” ujar Michael.
“Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal,” kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Kubu Moeldoko Belum Lapor, Menkumham Janji Tangani Kisruh Demokrat Sesuai AD/ART
Menurut Michael, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik PD. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). “Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat,” ucap Michael. Baca juga: Kepengurusan AHY 100% Sah, Andi Mallarangeng Berharap Integritas Kemenkumham Terjaga
Michael menuturkan, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah bersurat pada awal Februari 2021. Isinya mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD. Michael menjelaskan, surat itu tidak direspons Presiden. “Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY,” ujar Michael.
Lihat Juga :