Dualisme Kepemimpinan Ganggu Konsolidasi Demokrat Hadapi Pemilu 2024

Masalahnya, lanjut Karyono, proses untuk menuju ke sana memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sementara pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 (Pemilu nasional dan Daerah) kemungkinan akan dimulai pada 2022/2023. Maka dualisme kepemimpinan jelas merugikan Partai Demokrat. Setidaknya, konsolidasi partai dalam menghadapi persiapan pemilu akan terganggu.

"Jika dalam rentang waktu memasuki tahapan pemilu belum ada penyelesaian maka partai Demokrat berada dalam posisi menggantung. Bila itu terjadi, maka masa depan Demokrat bisa lebih terpuruk dari sebelumnya," katanya. Kasus serupa pernah dialami sejumlah partai di Tanah Air.

Pasca KLB Demokrat, kini bola panas mulai bergeser ke tangan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham. Di kemudian hari, lembaga peradilan juga akan diuji atas kasus dualisme Demokrat. Seperti apa hasilnya belum bisa dipastikan.

Selain itu, sambung dia, cerita perjalanan konflik Demokrat masih cukup panjang. Ini baru episode awal, masih akan ada episode selanjutnya. Maka semua pihak akan menunggu saja babak akhir dari dualisme kepemimpinan Demokrat.

Yang pasti, ini adalah ujian bagi Demokrat. Konflik yang berujung pada KLB dan menghasilkan dualisme kepemimpinan ini semestinya juga menjadi bahan evaluasi kepemimpinan dinasti Cikeas. "Konflik yang terjadi mungkin ada hikmahnya bagi Demokrat. Jika dapat melalui cobaan, maka peristiwa ini bisa menjadi titik tolak untuk membangun kejayaan Demokrat di masa yang akan datang," katanya.