DPP Partai Demokrat Susun Strategi Hadapi Moeldoko Cs
Selasa, 09 Maret 2021 - 07:01 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari 34 provinsi melakukan ikrar kesetiaan di Jakarta, Minggu (7/3/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/YULIANTO
JAKARTA - Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) pekan lalu, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi 3 institusi pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kemenko Polhukam pada Senin (8/3/2021) kemarin.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, ini merupakan langkah konkret yang ditempuh DPP Demokrat dalam menghadapi pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang manipulatif dan tidak mengikuti aturan.
"Kami dengan mempelajari itu, kami melihat bahwa pelaku GPK PD ini bukan, kalau orang pinter kita hadapi dengan mudah, tapi ini orang yang keblinger menurut kami karena cara-cara mereka sangat manipulatif selama ini menurut pengakuan para kader kami," kata Herzaky saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Usai KLB, Moeldoko Cs Masih Teror Kader Demokrat di Daerah
"Tidak bisa langkah kami dengan hanya menyerukan, karena kalau menyerukan sudah angin lalu, kami sudah berusaha menyerukan untuk mencegah KLB ini, kami juga sudah minta agar ada pelarangan. Makannya kami datang ke Menkumham, KPU dan Kemenko Polhukam," katanya.
Dia menjelaskan, dalam kunjungan ke 3 institusi tersebut, DPP Demokrat yang sah ingin menunjukkan bahwa dasar aturan yang sah adalah AD/ART Partai Demokrat yang sudah disepakati dalam Kongres V tahun 2020 dan sudah disahkan oleh Menkumham.
"Kami ingin tunjukan 'Heh, yang dipakai adalah AD ART tahun 2020 yang sudah diputus, sudah disepakati di Kongres 2020, kan itu, jangan geser-geser lu'," ujarnya.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, ini merupakan langkah konkret yang ditempuh DPP Demokrat dalam menghadapi pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang manipulatif dan tidak mengikuti aturan.
"Kami dengan mempelajari itu, kami melihat bahwa pelaku GPK PD ini bukan, kalau orang pinter kita hadapi dengan mudah, tapi ini orang yang keblinger menurut kami karena cara-cara mereka sangat manipulatif selama ini menurut pengakuan para kader kami," kata Herzaky saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Usai KLB, Moeldoko Cs Masih Teror Kader Demokrat di Daerah
"Tidak bisa langkah kami dengan hanya menyerukan, karena kalau menyerukan sudah angin lalu, kami sudah berusaha menyerukan untuk mencegah KLB ini, kami juga sudah minta agar ada pelarangan. Makannya kami datang ke Menkumham, KPU dan Kemenko Polhukam," katanya.
Dia menjelaskan, dalam kunjungan ke 3 institusi tersebut, DPP Demokrat yang sah ingin menunjukkan bahwa dasar aturan yang sah adalah AD/ART Partai Demokrat yang sudah disepakati dalam Kongres V tahun 2020 dan sudah disahkan oleh Menkumham.
"Kami ingin tunjukan 'Heh, yang dipakai adalah AD ART tahun 2020 yang sudah diputus, sudah disepakati di Kongres 2020, kan itu, jangan geser-geser lu'," ujarnya.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda