Kepemimpinan Transformatif dan Visi Kesejahteraan

Hannah Arendt, seorang filsuf politik Jerman, pernah mengatakan bahwa demokrasi secara otentik sesungguhnya melampaui persoalan memilih pemimpin dalam jabatan publik secara adil dan bebas. Jauh di atas itu, demokrasi juga menyangkut pemenuhan harkat kemerdekaan tiap-tiap warga negara dengan meletakkan kerja demokrasi secara lebih luas. Di situlah menurut Arendt kerja-kerja politik akan memiliki makna kemanusiaan.

Karenanya agenda-agenda para pemimpin daerah hasil pilkada harus memasukkan persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam agenda penting publiknya.

Tatanan politik harus terus dipastikan memiliki perhatian terhadap kebijakan-kebijakan publik yang memiliki implikasi bagi keberlangsungan kehidupan setiap warganya. Inilah sejatinya yang harus menjadi agenda penting para pemimpin daerah hasil pilkada. Itulah sejatinya portofolio demokrasi yang bisa dijadikan parameter masyarakat sejauh mana seorang pemimpin daerah punya komitmen dan keberpihakan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Perjalanan penulis keliling daerah, mulai dari Sukabumi, Indramayu, Cianjur, Demak, Pekalongan, Jombang, Malang, Mojokerto hingga Lampung dan beberapa daerah lain di Indonesia menyiratkan sebuah harapan baru: munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang lahir dan tumbuh dari bawah dan punya komitmen terhadap cita-cita keadilan. Seorang pemimpin transformatif yang mampu membawa perubahan dan harapan kesejahteraan bagi warganya.

Di situlah pentingnya untuk terus mengawal hasil demokrasi lokal ini sehingga pemimpin-pemimpin daerah yang baru memiliki kapasitas dan kapabilitas, punya visi kesejahteraan, serta mampu menjadikan pembangunan sebagai sarana membebaskan masyarakatnya dari himpitan kemiskinan.

Harapan ini tentu bukan sesuatu yang tak berdasar. Banyak calon kepala daerah yang saat kampanye lalu menjadikan program-program inovatif, berkelanjutan, dan menyentuh hajat hidup masyarakat banyak sebagai andalan program yang ditawarkan. Misalnya dengan pemberian kartu tani yang bisa digunakan untuk mengakses pupuk, kartu kewirausahaan bagi UMKM, kartu guru ngaji bagi para pendidik yang selama ini tak tersentuh negara, serta berbagai inovasi lain.

Di sinilah sesungguhnya masyarakat dalam beberapa hal telah menjadi pemilih yang cerdas. Artinya masyarakat sebagai pemilih memiliki posisi yang kuat dalam politik dan terlibat dalam perbincangan yang lebih sejajar. Pemilih dalam konteks ini tidak dilihat hanya sebagai deretan angka semata, tetapi terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang menempatkan mereka dalam posisi yang setara dalam setiap perumusan kebijakan. Saat inilah waktunya masyarakat menagih janji mereka.

Ada beberapa hal yang penting direfleksikan dan juga direkomendasikan agar para pemimpin daerah baru benar-benar punya komitmen terciptanya keadilan sosial sebagai tujuan utama berbangsa dan bernegara.