Kepemimpinan Transformatif dan Visi Kesejahteraan
Selasa, 09 Maret 2021 - 06:08 WIB
Pertama, para pemimpin daerah harus berani melakukan evaluasi total pola-pola pembangunan yang selama ini berlangsung untuk kembali merumuskan orientasi pembangunan, terutama pembangunan di daerah. Para kepala daerah baru harus memiliki visi yang jelas dalam soal kesejahteraan, terutama terhadap sektor-sektor yang menjadi tumpuan masyarakat banyak.
Salah satu sektor yang harus menjadi prioritas di masa depan adalah sektor pertanian. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Di tengah pandemi, di saat pertumbuhan ekonomi bangsa minus 2,19% pada kuartal IV-2020, sektor pertanian justru tumbuh 2,59%.
Artinya para pemimpin daerah yang baru harus punya keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga daerah mampu menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional. Komitmen terhadap sektor pertanian salah satunya bisa diwujudkan dengan melakukan proses transformasi sektor pertanian secara utuh. Proses transformasi tersebut bisa dilakukan dengan jalan menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan sektor pertanian.
Sektor kedua yang penting menjadi prioritas adalah memberi daya hidup terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah. Perjumpaan penulis dengan para pelaku UMKM menegaskan satu hal, yakni meski hampir 80% UMKM terimbas pandemi, mereka tampak bergeliat kembali. Beberapa pelaku UMKM di beberapa daerah saat ini bahkan telah melakukan ekspor kembali.
Karena terbukti memberi efek besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan menjadi penyangga serta katup masalah ketenagakerjaan di Indonesia, visi kesejahteraan di sektor ini harus dipastikan termaktub dalam program para kepala daerah baru.
Itulah beberapa contoh kecil bagaimana perhelatan demokrasi lokal punya keterkaitan erat dalam mewujudkan kesejahteraan. Riuh dan antusiasme masyarakat harus dijadikan momentum untuk membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya soal aspek teknis prosedural belaka, tetapi juga merupakan proses untuk memperjuangkan kebaikan bersama (common good). Itulah sesungguhnya esensi portofolio demokrasi yang harus terus dikawal.
Dalam rumusan yang lebih sederhana, seluruh momen strategis dari harapan kesejahteraan yang tumbuh dari titik simpul demokrasi lokal ingin menegaskan bahwa desentralisasi masih menjadi pilihan terbaik. Keyakinan ini tentu memilik dasar pikir dan bukti komparatif yang cukup kuat, yakni bahwa desentralisasi masih menjadi rute alternatif perbaikan bagi berbagai layanan publik.
Dengan demikian titik temu antara politik dan kesejahteraan menjadi satu keniscayaan. Menegasikan salah satunya berarti mendistorsi keduanya. Lahirnya para pemimpin yang transformatif serta punya visi kesejahteraan adalah modal utama bagi sehatnya portofolio demokrasi. Kombinasi keduanya juga menjadi tonggak bagi sehatnya demokrasi lokal sebagai prasarat terciptanya kualitas demokrasi nasional.
Salah satu sektor yang harus menjadi prioritas di masa depan adalah sektor pertanian. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Di tengah pandemi, di saat pertumbuhan ekonomi bangsa minus 2,19% pada kuartal IV-2020, sektor pertanian justru tumbuh 2,59%.
Artinya para pemimpin daerah yang baru harus punya keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga daerah mampu menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional. Komitmen terhadap sektor pertanian salah satunya bisa diwujudkan dengan melakukan proses transformasi sektor pertanian secara utuh. Proses transformasi tersebut bisa dilakukan dengan jalan menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan sektor pertanian.
Sektor kedua yang penting menjadi prioritas adalah memberi daya hidup terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah. Perjumpaan penulis dengan para pelaku UMKM menegaskan satu hal, yakni meski hampir 80% UMKM terimbas pandemi, mereka tampak bergeliat kembali. Beberapa pelaku UMKM di beberapa daerah saat ini bahkan telah melakukan ekspor kembali.
Karena terbukti memberi efek besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan menjadi penyangga serta katup masalah ketenagakerjaan di Indonesia, visi kesejahteraan di sektor ini harus dipastikan termaktub dalam program para kepala daerah baru.
Itulah beberapa contoh kecil bagaimana perhelatan demokrasi lokal punya keterkaitan erat dalam mewujudkan kesejahteraan. Riuh dan antusiasme masyarakat harus dijadikan momentum untuk membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya soal aspek teknis prosedural belaka, tetapi juga merupakan proses untuk memperjuangkan kebaikan bersama (common good). Itulah sesungguhnya esensi portofolio demokrasi yang harus terus dikawal.
Dalam rumusan yang lebih sederhana, seluruh momen strategis dari harapan kesejahteraan yang tumbuh dari titik simpul demokrasi lokal ingin menegaskan bahwa desentralisasi masih menjadi pilihan terbaik. Keyakinan ini tentu memilik dasar pikir dan bukti komparatif yang cukup kuat, yakni bahwa desentralisasi masih menjadi rute alternatif perbaikan bagi berbagai layanan publik.
Dengan demikian titik temu antara politik dan kesejahteraan menjadi satu keniscayaan. Menegasikan salah satunya berarti mendistorsi keduanya. Lahirnya para pemimpin yang transformatif serta punya visi kesejahteraan adalah modal utama bagi sehatnya portofolio demokrasi. Kombinasi keduanya juga menjadi tonggak bagi sehatnya demokrasi lokal sebagai prasarat terciptanya kualitas demokrasi nasional.
(bmm)
Lihat Juga :