Mantan Kader Bongkar Manuver SBY saat Anas Pimpin Demokrat
Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:19 WIB
Dia menyebut bahwa pada masa itu, SBY mengadakan rapimnas tanpa kehadiran Anas yang saat itu menjabat sebagai ketua umum. Bahkan, saat Anas tersangkut kasus hukum, Sri menyebut SBY meminta langsung agar KPK segera menetapkan status hukun Anas.
Baca juga: Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan
"SBY tanggal 4 Februari 2013 berpidato dari Jeddah meminta KPK supaya status hukum Anas. Ini kan juga tidak benar, arogan dan ilegal juga. Mengintervensi hukum. Lalu tiga hari setelah itu yakni tanggal 7 Februari sprindik Anas bocor. Bocornya ke Cikeas. Apakah ini tindakan benar? Ini juga pelanggaran hukum yang berat," paparnya.
Setelah itu SBY langsung mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat tanpa proses yang sesuai dengan konstitusi partai. "Ini juga ilegal dan juga arogan. Ini benang merah yang sekarang menghasilkan KLB," pungkasnya.
Baca juga: Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan
"SBY tanggal 4 Februari 2013 berpidato dari Jeddah meminta KPK supaya status hukum Anas. Ini kan juga tidak benar, arogan dan ilegal juga. Mengintervensi hukum. Lalu tiga hari setelah itu yakni tanggal 7 Februari sprindik Anas bocor. Bocornya ke Cikeas. Apakah ini tindakan benar? Ini juga pelanggaran hukum yang berat," paparnya.
Setelah itu SBY langsung mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat tanpa proses yang sesuai dengan konstitusi partai. "Ini juga ilegal dan juga arogan. Ini benang merah yang sekarang menghasilkan KLB," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :